Skema ini mencakup pembiayaan modal kerja bagi pengembang, penyedia jasa konstruksi, dan penyedia bahan bangunan dengan plafon hingga Rp5 miliar, serta kredit bagi masyarakat dan UMKM dengan plafon Rp10 juta–Rp500 juta.
Tahun ini, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditingkatkan menjadi 350.000 unit, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Hingga Oktober 2025, capaian pembangunan telah mencapai 196.354 unit rumah atau 56 persen dari target nasional.
Melalui rapat koordinasi ini, Nasrullah menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk mempercepat capaian target perumahan, terutama di wilayah perkotaan. “Diperlukan basis data akurat, sistem monitoring yang baik, dan kolaborasi berkelanjutan agar setiap rumah yang dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya menutup kegiatan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan dukungan penuh terhadap program nasional 3 juta rumah. Ia menyebut Balikpapan tengah menghadapi backlog atau kekurangan rumah yang mencapai 85.000 unit.
“Keterbatasan lahan, kenaikan harga tanah, dan tekanan tata ruang menjadi tantangan besar. Karena itu, kami dorong pengembangan rumah vertikal dan optimalisasi aset pemerintah maupun swasta,” jelasnya.
Bagus menambahkan, Pemkot Balikpapan telah menyelaraskan RTRW dan RDTR dengan kebijakan nasional serta mempercepat proses perizinan melalui Mal Pelayanan Publik, yang kini melayani lebih dari 120 jenis izin termasuk sertifikasi BPN, PBG, dan BPHTB.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mempercepat proses pembangunan dan memberikan kepastian bagi para pengembang serta masyarakat.
Sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha, Kalimantan kini tidak hanya menjadi kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara, tetapi juga pionir dalam pemerataan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar