Sinergi Tiga Provinsi dan Pemerintah Pusat: Program 3 Juta Rumah Jadi Tonggak Pemerataan Hunian Layak di Kalimantan

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Kota Balikpapan menjadi saksi penting langkah strategis pemerintah, dalam mempercepat pembangunan perumahan rakyat di Kalimantan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dr. Nasrullah, memimpin Rapat Koordinasi dan Sinergi Program 1 Juta Rumah Perkotaan untuk wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan di Auditorium Balai Kota Balikpapan, pada Rabu (15/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Kota Balikpapan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Program 1 juta rumah bukan sekadar target angka, tetapi komitmen nyata untuk menghadirkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, khususnya di kawasan perkotaan,” ujar Nasrullah dalam arahannya.

Dalam kesempatan itu, Nasrullah menegaskan bahwa percepatan pembangunan rumah rakyat kini semakin terdukung melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR, dan Menteri Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman.

SKB ini menjadi tonggak kebijakan penting dengan tiga kemudahan utama yakni pembebasan biaya peralihan hak atas tanah dan bangunan bagi MBR, pembebasan retribusi bangunan gedung, percepatan penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) maksimal 10 hari kerja dari sebelumnya 45 hari.

Kebijakan ini diharapkan memangkas birokrasi, mempercepat investasi, dan memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni.

Sejumlah pemerintah daerah di Kalimantan disebut telah menunjukkan implementasi konkret. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah membangun 12 unit rumah, Kota Banjarmasin 177 unit, Banjarbaru 101 unit, Kalimantan Timur 100 unit, Samarinda 377 unit, Balikpapan 100 unit, Bontang 59 unit, Kalimantan Utara 16 unit, Tarakan 135 unit, dan Kabupaten Bulungan 22 unit.

Selain dari pemerintah daerah, dukungan juga datang dari sektor swasta dan lembaga sosial melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR). Beberapa di antaranya Baznas (42 unit rumah di Kaltara dan Kalsel), Berau Coal (500 unit rumah di Kaltim), RO Mineral (500 unit rumah di Kalsel), REI (5 unit di Kaltim), serta PT Pupuk Kaltim (4 unit rumah). “Ini bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Nasrullah.

Skema ini mencakup pembiayaan modal kerja bagi pengembang, penyedia jasa konstruksi, dan penyedia bahan bangunan dengan plafon hingga Rp5 miliar, serta kredit bagi masyarakat dan UMKM dengan plafon Rp10 juta–Rp500 juta.

Tahun ini, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditingkatkan menjadi 350.000 unit, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Hingga Oktober 2025, capaian pembangunan telah mencapai 196.354 unit rumah atau 56 persen dari target nasional.

Melalui rapat koordinasi ini, Nasrullah menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk mempercepat capaian target perumahan, terutama di wilayah perkotaan. “Diperlukan basis data akurat, sistem monitoring yang baik, dan kolaborasi berkelanjutan agar setiap rumah yang dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya menutup kegiatan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan dukungan penuh terhadap program nasional 3 juta rumah. Ia menyebut Balikpapan tengah menghadapi backlog atau kekurangan rumah yang mencapai 85.000 unit.

“Keterbatasan lahan, kenaikan harga tanah, dan tekanan tata ruang menjadi tantangan besar. Karena itu, kami dorong pengembangan rumah vertikal dan optimalisasi aset pemerintah maupun swasta,” jelasnya.

Bagus menambahkan, Pemkot Balikpapan telah menyelaraskan RTRW dan RDTR dengan kebijakan nasional serta mempercepat proses perizinan melalui Mal Pelayanan Publik, yang kini melayani lebih dari 120 jenis izin termasuk sertifikasi BPN, PBG, dan BPHTB.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mempercepat proses pembangunan dan memberikan kepastian bagi para pengembang serta masyarakat.

Sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha, Kalimantan kini tidak hanya menjadi kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara, tetapi juga pionir dalam pemerataan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.