BorneoFlash.com, BATAM – Bank Indonesia Kalimantan Timur (BI Kaltim) menegaskan perlunya penerapan strategi 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif untuk mengantisipasi potensi inflasi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala BI Kaltim, Budi Widihartanto, di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (26/9), menjelaskan bahwa strategi tersebut penting karena pembangunan tahap selanjutnya di IKN sebagai ibu kota politik segera berjalan.
Pemerintah sudah menetapkan pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif melalui kontrak tahun jamak pada 2025–2028, dengan anggaran Rp6,2 triliun untuk periode 2025–2026, sementara alokasi lanjutan akan ditentukan untuk 2026–2028.
Ia menambahkan, pembangunan masif ini otomatis meningkatkan jumlah pekerja dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain 1.200 ASN dari berbagai kementerian yang sudah bertugas di IKN, jumlahnya akan terus bertambah setiap tahun.
Lonjakan populasi pekerja dan ASN tersebut diprediksi mendorong peningkatan permintaan kebutuhan pokok, sekunder, bahkan tersier, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan inflasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai basis utama IKN.
