Berita Internasional

Langkah Diplomasi RI Perkuat Perdamaian Timur Tengah

lihat foto
Di Qasr Al Watn, Abu Dhabi (23/11/2024), Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Foto: ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden.
Di Qasr Al Watn, Abu Dhabi (23/11/2024), Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Foto: ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden.

BorneoFlash.com, JAKARTA – Setelah Israel menyerang Doha pada 9 September 2025, Qatar langsung mengambil langkah tegas dengan menghentikan partisipasi dalam proses mediasi. Keputusan itu lahir dari kebutuhan untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus mencegah ancaman serangan baru yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar.

Meskipun Amerika Serikat meminta Qatar tetap berperan sebagai mediator, Doha menilai tidak ada gunanya melanjutkan mediasi jika Israel justru menyerang negara penengah dan mencoba menghabisi para perunding. Situasi tersebut memperlihatkan rapuhnya proses diplomasi di kawasan yang sudah lama diliputi ketegangan.

Ruang Baru bagi Indonesia

Serangan Israel ke Doha membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan peran dalam menjaga stabilitas di Timur Tengah. Kunjungan Presiden Prabowo ke Qatar menegaskan keseriusan Indonesia dalam memainkan peran aktif di isu geopolitik global, terutama terkait konflik dan keamanan kawasan.

Dalam KTT Darurat di Doha, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa agresi Israel terhadap Qatar bukan hanya pelanggaran kedaulatan negara, melainkan juga pelanggaran terhadap hukum internasional, Piagam PBB, dan prinsip kerja sama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Sikap tegas Indonesia itu menunjukkan komitmen membela negara sahabat sekaligus menjaga tatanan hukum internasional sebagai fondasi perdamaian global.

Solidaritas Indonesia kepada Qatar mencerminkan diplomasi aktif dan respons cepat RI menghadapi dinamika kawasan. Langkah ini sekaligus memperkuat legitimasi diplomasi Indonesia di mata dunia, menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada kepentingan domestik, tetapi juga peduli terhadap isu kemanusiaan dan perdamaian internasional.


Selain Qatar, kunjungan Presiden Prabowo ke Uni Emirat Arab (UEA) menghasilkan komitmen memperkuat kerja sama bilateral, terutama di bidang energi, investasi, dan pertahanan. UEA sebagai aktor utama di Teluk memiliki pengaruh besar dalam dinamika geopolitik Timur Tengah. Dengan menjalin komunikasi langsung dengan pemimpin UEA, Indonesia memperluas jejaring diplomasi sekaligus menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas kawasan.

Kerja sama strategis ini memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra tepercaya dalam isu regional, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mendorong perdamaian jangka panjang di Timur Tengah.

Ketika Qatar menarik diri dari peran mediasi akibat agresi Israel, Indonesia memiliki ruang baru untuk meningkatkan kontribusinya. Dengan posisi yang netral dan tidak terikat konflik, Indonesia membawa modal diplomasi unik untuk menawarkan alternatif langkah perdamaian. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menggalang solidaritas melalui OKI sekaligus menjalin komunikasi dengan kekuatan global agar konflik tidak semakin meluas.

Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai jembatan antarnegara Muslim, tetapi juga pendorong langkah kolektif yang lebih tegas. Kehadiran Indonesia di forum internasional memberi legitimasi bagi dunia Islam untuk menyuarakan sikap bersama sekaligus memperkuat daya tawar dalam menghadapi agresi Israel.

Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Syaroni Rofi’i, menilai OKI perlu merespons serangan Israel ke Qatar dan genosida di Palestina dengan langkah konkret, misalnya melakukan isolasi ekonomi terhadap Israel. Ia juga menilai negara-negara Islam perlu meniru langkah Prancis yang mendorong banyak negara mengakui Palestina, sebagai momentum untuk mempercepat kemerdekaan Palestina.


Abraham Accord

Kesepakatan Abraham (Abraham Accord) yang dimediasi AS pada 2020 melibatkan UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan ini berisi kerja sama diplomatik, ekonomi, teknologi, dan aliansi keamanan regional. Namun, Palestina mengecamnya sebagai bentuk pengkhianatan karena melemahkan posisi mereka dalam perjuangan kemerdekaan dan melawan pendudukan Israel.

Syaroni menilai negara-negara Timur Tengah harus meninjau ulang kesepakatan tersebut. Abraham Accord dianggap hanya mengejar kepentingan ekonomi dan keamanan, tanpa menyentuh akar konflik Palestina–Israel. Bahkan, kekerasan terhadap warga Palestina meningkat drastis setelah kesepakatan ditandatangani, terutama pasca Oktober 2023, ketika jumlah korban tewas Palestina akibat agresi Israel telah melampaui 65 ribu jiwa.

Normalisasi diplomatik itu tidak menghentikan agresi Israel, bahkan memberi legitimasi internasional bagi tindakan mereka. Abraham Accord juga tidak menekankan solusi dua negara maupun penghentian pendudukan, sehingga melemahkan kerangka hukum internasional yang disepakati PBB.

Deklarasi New York

Majelis Umum PBB pada 12 September 2025 mengesahkan “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Pertanyaan Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” yang diinisiasi Prancis dan Arab Saudi. Indonesia menyambut pengesahan ini sebagai pengakuan penting yang memberi Palestina posisi setara dalam proses perdamaian.

Deklarasi ini sejalan dengan sikap konsisten Indonesia yang selalu menyerukan implementasi resolusi internasional terkait Palestina. Pelaksanaannya membuka ruang bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih banyak, misalnya melalui rekonstruksi, pengiriman tenaga medis, dan dukungan pendidikan untuk Palestina.


Dengan mendukung Deklarasi New York, Indonesia memperkuat perannya dalam perdamaian Timur Tengah sekaligus meningkatkan kiprah di OKI, Gerakan Non-Blok (GNB), dan hubungan dengan negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, dan UEA.

Keterlibatan ini sesuai dengan politik luar negeri bebas-aktif Indonesia yang berkomitmen menjaga stabilitas kawasan dan keadilan global. Dukungan RI terhadap deklarasi tersebut menunjukkan konsistensi dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia.

Dengan rekam jejak diplomasi yang bebas dan aktif, Indonesia memiliki peluang memperkuat solidaritas internasional, mendorong implementasi solusi dua negara, serta memastikan langkah kolektif menghadirkan keadilan dan perdamaian berkelanjutan bagi Palestina sekaligus menjaga stabilitas Timur Tengah. (*/ANTARA)

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar