Abraham Accord
Kesepakatan Abraham (Abraham Accord) yang dimediasi AS pada 2020 melibatkan UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan ini berisi kerja sama diplomatik, ekonomi, teknologi, dan aliansi keamanan regional. Namun, Palestina mengecamnya sebagai bentuk pengkhianatan karena melemahkan posisi mereka dalam perjuangan kemerdekaan dan melawan pendudukan Israel.
Syaroni menilai negara-negara Timur Tengah harus meninjau ulang kesepakatan tersebut. Abraham Accord dianggap hanya mengejar kepentingan ekonomi dan keamanan, tanpa menyentuh akar konflik Palestina–Israel. Bahkan, kekerasan terhadap warga Palestina meningkat drastis setelah kesepakatan ditandatangani, terutama pasca Oktober 2023, ketika jumlah korban tewas Palestina akibat agresi Israel telah melampaui 65 ribu jiwa.
Normalisasi diplomatik itu tidak menghentikan agresi Israel, bahkan memberi legitimasi internasional bagi tindakan mereka. Abraham Accord juga tidak menekankan solusi dua negara maupun penghentian pendudukan, sehingga melemahkan kerangka hukum internasional yang disepakati PBB.
Deklarasi New York
Majelis Umum PBB pada 12 September 2025 mengesahkan “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Pertanyaan Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” yang diinisiasi Prancis dan Arab Saudi. Indonesia menyambut pengesahan ini sebagai pengakuan penting yang memberi Palestina posisi setara dalam proses perdamaian.
Deklarasi ini sejalan dengan sikap konsisten Indonesia yang selalu menyerukan implementasi resolusi internasional terkait Palestina. Pelaksanaannya membuka ruang bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih banyak, misalnya melalui rekonstruksi, pengiriman tenaga medis, dan dukungan pendidikan untuk Palestina.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar