Di sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah naik cukup signifikan dari Rp900 miliar menjadi Rp2,59 triliun.
Sementara pengeluaran pembiayaan tetap berada di angka Rp50 miliar.
Seno menambahkan, arah belanja APBD Perubahan 2025 tetap diarahkan pada upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Fokus utama meliputi sektor pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, serta penguatan pertanian.
“Selain itu, APBD-P juga diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur konektivitas, memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta memperbaiki daya beli masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, tercapainya kesepakatan ini tidak terlepas dari peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kaltim.
“Sinergi yang terbangun menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Semoga hasil pembahasan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar