Ketua DPRD Mahulu Tegaskan Dukungan Penuh pada KPK, Minta Rakor Antikorupsi Berujung Aksi Nyata

oleh -
Editor: Ardiansyah
Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran, A.Md., Keb., S.H. Foto: HO/DPRD Mahulu
Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran, A.Md., Keb., S.H. Foto: HO/DPRD Mahulu

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Daerah Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) yang menghadirkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budiyanto, mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran, A.Md., Keb., S.H.

 

Dalam rakor yang digelar di Borneo BC Ballroom, Novotel Balikpapan, Rabu (10/9/2025), Devung menegaskan dukungan penuh DPRD Mahulu terhadap langkah KPK dalam pembinaan dan pengawasan daerah. Menurutnya, pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah eksekutif, tetapi juga DPRD sebagai mitra strategis.

 

“Tentunya kegiatan ini sangat kami dukung. DPRD Mahulu berterima kasih atas peran KPK dalam membimbing, agar pemerintahan yang bersih dapat terlaksana di Mahulu,” tegas politisi Gerindra tersebut.

 

Devung mengingatkan agar rakor tidak berhenti sebagai forum diskusi tanpa tindak lanjut nyata. “Semoga kegiatan ini tidak hanya sebatas rakor, tapi ada langkah konkret selanjutnya yang lebih spesifik, terutama di Mahulu,” ujarnya.

 

Sejalan dengan itu, Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E., menekankan bahwa korupsi adalah musuh utama pembangunan. Ia menegaskan perlunya upaya terukur dan sistematis untuk mencegah praktik KKN yang merugikan daerah.

 

“Korupsi adalah musuh besar dalam upaya pembangunan. Pemerintah berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan,” ucap Rudy.

 

Dari tingkat pusat, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto menegaskan bahwa komitmen antikorupsi tidak boleh berhenti pada slogan. Ia mendorong agar sikap antikorupsi diwujudkan dalam tindakan nyata yang konsisten di semua daerah.

 

“Kegiatan ini penting dalam konteks pencegahan korupsi. Saya berharap sikap antikorupsi tidak hanya sebatas ucapan, tetapi benar-benar diterapkan oleh seluruh daerah,” tegasnya.

 

Baca Juga :  Media Goes to School 2024 di PPU, Berikan Pengetahuan kepada Pelajar tentang Dunia Jurnalistik

Rakor ini menjadi momentum penting penguatan komitmen antikorupsi di Kaltim, termasuk Mahulu. Antusiasme peserta dari berbagai kabupaten/kota menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi adalah agenda bersama yang harus diwujudkan melalui aksi nyata dan berkelanjutan.

 

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kaltim Ir. H. Seno Aji, M.Si., Ketua DPRD Kaltim Dr. Ir. H. Hasannudin Mas’ud, S.Hut., M.E., Sekda Provinsi Kaltim Dra. Sri Wahyuni, M.PP., Forkopimda Kaltim, serta seluruh bupati dan ketua DPRD se-Kaltim. (*)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

Jangan ketinggalan berita terbaru! Follow Instagram  dan subscribe channel YouTube BorneoFlash Sekarang

No More Posts Available.

No more pages to load.