DPRD dan Pemprov Sepakati APBD-P Kaltim 2025, Anggaran Tembus Rp21,74 Triliun

Etam–Benuanta 13 September 2025 Penulis: Ardiansyah Editor: Ardiansyah

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama DPRD Kaltim resmi menyetujui dokumen perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Dengan persetujuan tersebut, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 ditetapkan sebesar Rp21,74 triliun.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan dalam Rapat Paripurna ke-35 Masa Sidang II Tahun 2025 di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda, Jumat (12/9/2025) malam.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi para wakil ketua, serta dihadiri 40 anggota dewan.

Dari pihak eksekutif, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji hadir mewakili Gubernur Rudy Mas’ud.

Dalam forum tersebut, Wakil Gubernur menekankan pentingnya kerja sama yang telah terjalin antara legislatif dan eksekutif sehingga pembahasan perubahan KUA-PPAS dapat dirampungkan tepat waktu.

“Atas nama Pemerintah Provinsi, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas komitmen serta ketelitian dalam menelaah rancangan ini. Dokumen tersebut akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2025,” ujar Seno.

Laporan yang disampaikan mengungkap adanya sejumlah penyesuaian.

Dari sisi pendapatan, total berkurang Rp950,76 miliar, dari Rp20,10 triliun menjadi Rp19,14 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun Rp468,74 miliar menjadi Rp9,56 triliun, sementara transfer pusat berkurang Rp585,14 miliar menjadi Rp9,27 triliun.

Meski demikian, lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat Rp103,12 miliar sehingga mencapai Rp305,17 miliar.

Sementara itu, belanja daerah justru mengalami kenaikan dari Rp20,95 triliun menjadi Rp21,69 triliun, atau naik Rp746,85 miliar.

Peningkatan terbesar terdapat pada belanja operasi, khususnya belanja barang dan jasa yang melonjak Rp634,62 miliar.

Belanja pegawai bertambah Rp75,37 miliar, subsidi naik Rp8,24 miliar, hibah naik Rp14,35 miliar, sedangkan bantuan sosial justru menurun Rp3,48 miliar.

Belanja modal juga mengalami penambahan Rp50,14 miliar sehingga totalnya menjadi Rp4,71 triliun.

Menurut Seno, alokasi tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah sesuai RPJMD Kaltim 2025–2029.

“Belanja modal difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas umum agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat luas,” tegasnya.

Adapun belanja tidak terduga turun Rp65,66 miliar menjadi Rp109,30 miliar, sedangkan belanja transfer naik Rp33,26 miliar menjadi Rp6,74 triliun, yang terdiri atas bagi hasil pajak daerah serta bantuan keuangan untuk kabupaten/kota.

Di sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah naik cukup signifikan dari Rp900 miliar menjadi Rp2,59 triliun.

Sementara pengeluaran pembiayaan tetap berada di angka Rp50 miliar.

Seno menambahkan, arah belanja APBD Perubahan 2025 tetap diarahkan pada upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Fokus utama meliputi sektor pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, serta penguatan pertanian.

“Selain itu, APBD-P juga diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur konektivitas, memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta memperbaiki daya beli masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, tercapainya kesepakatan ini tidak terlepas dari peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kaltim.

“Sinergi yang terbangun menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Semoga hasil pembahasan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)