Tito Karnavian Pilih Redam Ketegangan, Dorong Komunikasi di Tengah Wacana Hak Angket DPRD Kaltim

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Di tengah mencuatnya wacana penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap gubernur, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memilih pendekatan yang menenangkan dengan menekankan pentingnya menjaga hubungan kelembagaan tetap harmonis.

Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memantau dinamika politik yang berkembang di daerah. Namun, menurutnya, prioritas utama bukan memperuncing konflik, melainkan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

“Kami terus memonitor perkembangan yang ada. Tapi yang paling penting adalah hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD tetap berjalan baik,” ujarnya, saat ditemui pada peluncuran tenda rakyat dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, di SMPN 13 Balikpapan, pada Selasa (5/5/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya teguran dari Kementerian Dalam Negeri kepada gubernur, Tito tidak menjawab secara konfrontatif. Ia justru menekankan pendekatan komunikasi sebagai jalan utama penyelesaian masalah.

“Prinsip saya adalah membangun komunikasi. Saya selalu menggunakan filosofi menarik benang dari tepung, benangnya bisa diambil, masalah selesai, tapi tepungnya tidak berantakan,” jelasnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan sikap hati-hati pemerintah pusat dalam merespons dinamika politik daerah.

Alih-alih mengambil langkah keras, pendekatan persuasif dinilai lebih efektif untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan hubungan antar lembaga.

Wacana hak angket sendiri merupakan mekanisme pengawasan politik yang dimiliki DPRD untuk menyelidiki kebijakan atau tindakan kepala daerah.

Namun, jika tidak dikelola dengan baik, dinamika ini berpotensi memicu ketegangan berkepanjangan antara eksekutif dan legislatif.

Adanya pendekatan komunikasi yang ditekankan Mendagri, pemerintah pusat berharap setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan gejolak yang lebih luas, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah. (*)