BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Kunjungan reses Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada hari Senin, 28 Juli 2025, dimanfaatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk menyuarakan usulan proyek infrastruktur prioritas, khususnya di bidang penanganan banjir dan pelayanan air bersih.
Komisi V DPR RI sendiri membidangi urusan infrastruktur dan pembangunan, dengan mitra kerja antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Badan Pengelola Infrastruktur Wilayah.
Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), seluruh bupati dan wali kota diundang untuk menyampaikan aspirasi pembangunan di daerah masing-masing. Namun, dalam kesempatan itu, hanya Pemerintah Kota Balikpapan yang hadir diwakili Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo.
“Saya mewakili Pemkot Balikpapan hadir langsung dalam rapat bersama Komisi V DPR RI dan Bapak Gubernur. Kami menyampaikan dua usulan proyek strategis untuk Kota Balikpapan,” ujar Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo. dalam keterangannya, pada Rabu (30/7/2025).
Usulan pertama yang disampaikan adalah pengerukan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal dengan total nilai sekitar Rp120 miliar. Proyek ini telah melewati proses perencanaan dan pembebasan lahan, serta masuk dalam pagu indikatif tahun anggaran 2026.
“Alhamdulillah, usulan ini mendapat respon positif dari Komisi V. Desain teknis dan pembebasan tanah sudah tuntas, tinggal proses penganggaran. Mudah-mudahan tidak ada pergeseran dalam pembahasannya,” tambahnya.
Sementara itu, usulan kedua adalah pengerukan Embung Aji Raden yang bernilai sekitar Rp83 miliar. Proyek ini diproyeksikan dapat menambah debit air sebesar 200 liter per detik untuk mendukung layanan air bersih di Balikpapan.
“Kebutuhan air bersih di Balikpapan sangat mendesak. Pengerukan embung ini adalah salah satu solusi jangka menengah. Penlok (penetapan lokasi) sudah selesai, desain juga kami siapkan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PUPR juga menyampaikan rencana kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk sistem perpipaan dari Bendungan Sepaku Semoi ke Balikpapan.
ini disampaikan oleh Staf Ahli Khusus Kementerian PUPR, yang menyebutkan ada investor swasta yang siap membiayai pembangunan jaringan perpipaan tersebut.
“Jika terealisasi, sistem perpipaan dari Bendungan Sepaku Semoi akan menyuplai kekurangan kebutuhan air baku Balikpapan sebesar 1.000 liter per detik. Prosesnya memang tidak cepat, tetapi ada progres positif,” ujarnya.
Rencana kerja sama KPBU ini akan melalui sejumlah tahapan, seperti penandatanganan nota kesepahaman (MoU), perjanjian kerja sama (PKS), serta pembahasan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar skema yang disepakati saling menguntungkan.
Pemerintah Kota Balikpapan optimistis, dengan dukungan Gubernur Kaltim dan Komisi V DPR RI, kedua usulan proyek tersebut dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026. Pemkot juga akan terus memonitor proses teknis dan penganggaran agar tidak mengalami hambatan di tengah jalan.
“Ini peluang besar. APBN bisa menjadi sumber dukungan utama, dan kami berharap hasil dari pertemuan ini benar-benar bisa diwujudkan dalam bentuk proyek nyata untuk kesejahteraan masyarakat Balikpapan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Bagus menyampaikan bahwa Gubernur Kaltim juga menyuarakan kepada Komisi V DPR RI beberapa program prioritas pembangunan salah satunya interkoneksitas infrastruktur jalan yang ada di Kalimantan Timur mulai dari Kabupaten Mahulu hingga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar