BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah sigap dalam menangkal peredaran beras oplosan yang diduga mulai masuk ke wilayah Kaltim.
Dugaan ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena berpotensi merugikan konsumen serta menurunkan kepercayaan terhadap kualitas pangan daerah.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan bahwa sejumlah indikasi praktik pengoplosan telah terdeteksi.
Pemerintah provinsi, kata dia, telah menyampaikan informasi tersebut kepada pihak penegak hukum untuk ditindaklanjuti secara serius.
“Pemerintah Provinsi telah memperoleh sejumlah indikasi terkait pelaku beras oplosan, dan informasi tersebut sudah kami teruskan kepada aparat penegak hukum untuk segera ditindaklanjuti,”ujar Wagub Seno, pada Rabu (23/07/2025).
Ia menuturkan bahwa beras oplosan tersebut umumnya berasal dari luar daerah, seperti Sulawesi dan Jawa. Sebagai langkah antisipatif, Pemprov Kaltim kini memperketat distribusi beras dalam skala besar, khususnya yang masuk ke gudang Bulog.
“Langkah ini merupakan bentuk sinergi antara petani, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Harapannya, praktik peredaran beras oplosan dapat segera dihilangkan dari Kalimantan Timur,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wagub Seno menjelaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi pangan juga dilakukan di beberapa pintu masuk antarpulau, termasuk pelabuhan feri dan jalur transportasi utama.
Menurutnya, Pemprov berkomitmen untuk mengutamakan hasil panen dari daerah sendiri.
“Pemerintah juga melakukan pengawasan ketat di sejumlah akses masuk antarpulau, seperti pelabuhan feri, guna memastikan kualitas dan keaslian beras yang beredar. Kami prioritaskan pasokan dari hasil pertanian lokal,”ungkapnya.
Wagub Seno juga menyampaikan bahwa menjelang akhir Juli ini, beberapa kabupaten di Kaltim akan memasuki masa panen raya.
Diharapkan hasil panen tersebut dapat mendukung kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Diperkirakan pada akhir bulan ini akan terjadi panen raya di sejumlah wilayah dengan target produksi antara 50 ribu hingga 60 ribu ton,”jelasnya.
Kendati demikian, ia mengakui bahwa jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan pangan secara menyeluruh di Kaltim, yang mencapai sekitar 450 ribu ton per tahun.
Saat ini, produksi lokal baru mampu memenuhi sekitar 260 ribu hingga 300 ribu ton per tahun.
Terkait dengan kenaikan harga beras yang terjadi di pasaran, Wagub Seno menjelaskan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian harga gabah di tingkat nasional.
“Kenaikan harga ini terkait dengan kebijakan Presiden yang menetapkan harga minimum gabah petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Meskipun demikian, harga beras masih berada di bawah harga eceran tertinggi dan masih bisa diterima oleh pasar,”pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar