Ia berharap seluruh partai politik dapat menyelesaikan laporan penggunaan dana tepat waktu, paling lambat akhir Desember 2025, agar pencairan tahun berikutnya tidak kembali tertunda seperti sebelumnya.
“Pencairan kali ini agak terlambat karena pelaporan dari beberapa parpol tahun lalu juga molor. Kami ingin itu tidak terulang lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten I Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, menegaskan bahwa bantuan keuangan ini merupakan amanat undang-undang dalam rangka mendukung fungsi kelembagaan partai politik.
“Melalui bantuan ini, kami ingin mendorong parpol agar lebih aktif dalam pendidikan politik, kaderisasi, dan menjaga stabilitas demokrasi daerah. Penggunaan anggaran harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Laporan penggunaan dana akan menjadi indikator penting dalam menilai integritas partai,” ujarnya.
Ia juga mengajak semua partai politik di Balikpapan untuk menjadi teladan dalam menciptakan iklim politik yang sehat, santun, dan mendidik.“Kami berharap hadir kader-kader politik yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjadi representasi rakyat yang berkualitas,” ucapnya.
Daftar 9 Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan 2025 yakni Partai Golkar Rp858.088.000, Partai Nasdem Rp316.813.000, Partai PDI-P Rp306.446.000, Partai Gerindra – Rp256.942.000, Partai PKS Rp185.773.000, Partai PKB Rp184.051.000, Partai PPP Rp146.496.000, Partai Demokrat Rp 126.658.000 dan Partai Hanura (fraksi berbeda) Rp68.579.000.
Penyaluran bantuan keuangan ini, Pemkot Balikpapan berharap partai politik dapat lebih maksimal menjalankan perannya, dalam mendukung pembangunan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat kota.
