Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar: Difabel, Lansia, dan ODGJ Akan Terima Bansos Permanen

BorneoFlash.com, JAKARTA - Menteri

Koordinator

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat (

Menko

PM) Abdul

Muhaimin

Iskandar

memastikan

bahwa

pemerintah

akan

memberikan

bantuan

sosial

bansos

secara

permanen

kepada

penyandang

disabilitas

lanjut

usia

lansia

), dan orang

dengan

gangguan

jiwa

(ODGJ).

“Ya,

memang

ada

istilah

periode

Tapi

sampai

saat

ini

, kami

menyimpulkan

bahwa

untuk

difabel

lansia

, dan ODGJ,

bansos

akan

kami

berikan

secara

abadi

,”

ujar

Cak

Imin

sapaan

akrabnya

saat

memberikan

keterangan

di Jakarta pada

Minggu

(13/7/2025)

malam

Pemerintah

juga

membatasi

pemberian

bansos

maksimal

lima

tahun

bagi

masyarakat

miskin di

luar

tiga

kategori

tersebut

. “

Untuk

sementara

maksimal

lima

tahun

,”

tambahnya

Cak

Imin

menegaskan

bahwa

pemerintah

belum

mengubah

kriteria

penerima

bansos

untuk

masyarakat

miskin. “Kami

masih

mengacu

pada

standar

Badan Pusat

Statistik

(BPS),

belum

ada

konsep

baru

,”

tegasnya

Sebelumnya

Kepala

Badan

Percepatan

Pengentasan

Kemiskinan

(BP Taskin) Budiman

Sudjatmiko

mengusulkan

agar

pemerintah

memfokuskan

bansos

pada

kelompok

rentan

seperti

lansia

difabel

, dan ODGJ.

menyampaikan

usulan

ini

sebagai

respons

terhadap

maraknya

penyalahgunaan

bansos

untuk

judi

daring (

judol

“

Bansos

sebaiknya

kami

berikan

hanya

kepada

lansia

difabel

, dan ODGJ,”

ujar

Budiman di Jakarta,

Jumat

(11/7/2025).

Budiman

menilai

bahwa

pemerintah

sebaiknya

memberdayakan

masyarakat

miskin yang

masih

sehat

secara

fisik

agar

bisa

keluar

dari

kemiskinan

dengan

memanfaatkan

potensi

mereka

Untuk

mendukung

langkah

tersebut

, BP Taskin

telah

menyusun

Rencana

Induk

Percepatan

Pengentasan

Kemiskinan

yang

mencakup

sembilan

pendekatan

strategis

sektor

pangan

hunian

perumahan

energi

terbarukan

transportasi

pendidikan

kesehatan

industri

kreatif

, dan

industri

digital.

“Karena

itu

, Pak Prabowo

Subianto

membentuk

BP Taskin agar strategi

pengentasan

kemiskinan

tidak

hanya

sebatas

pemberian

bantuan

tapi

juga

mendorong

kemandirian

masyarakat

,”

jelas

Budiman. (*)