“Dengan sistem top-up, masyarakat dapat mengisi saldo kartu sesuai kemampuan. Petugas nantinya dapat memindai kartu dan mengecek saldo secara otomatis. Jika saldo habis, cukup diisi kembali,” jelasnya.
Sebagai bagian dari tahap awal implementasi, Pemkot akan mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan menggunakan kartu ini.
“Sebanyak 12.000 hingga 15.000 ASN, mulai dari wali kota hingga staf, akan menjadi pengguna perdana,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Harun mengimbau masyarakat agar berani menolak permintaan parkir dari petugas liar, terutama setelah sistem kartu diberlakukan.
“Jika sudah memiliki kartu resmi, masyarakat cukup menyampaikan bahwa mereka telah membayar secara sah. Jika terjadi intimidasi, dokumentasikan melalui foto atau video, lalu laporkan kepada kami,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa pemerintah akan menggandeng kepolisian, TNI, dan kejaksaan untuk menindak setiap pelanggaran yang merugikan warga.
Pemkot juga merencanakan sosialisasi menyeluruh hingga ke tingkat RT, bekerja sama dengan aparat dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kami menyadari bahwa setiap perubahan besar pasti memunculkan penolakan. Namun, perubahan yang membawa kebaikan tidak boleh dihambat oleh rasa takut atau kenyamanan semu,” tutupnya. (
*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar