BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mengupayakan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan tata kelola parkir yang selama ini menjadi tantangan di ibu kota Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan bersama pihak Bank Mandiri pada Rabu (16/4/2025), Wali Kota Samarinda Andi Harun memaparkan strategi pengembangan sistem parkir non-tunai berbasis kartu berlangganan sebagai langkah pembenahan menyeluruh.
“Mencari solusi atas persoalan parkir di wilayah perkotaan bukanlah perkara mudah. Namun, kami berkomitmen untuk terus mencari pendekatan yang tepat dan berkelanjutan,” ujar Andi Harun saat pertemuan di Ruang Anjungan Karang Mumus, Balai Kota Samarinda.
Ia menambahkan, masalah perparkiran bukan semata-mata soal kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga menyentuh aspek sosial, ketertiban hukum, dan literasi masyarakat terkait aturan yang berlaku.
“Karena kompleksitasnya, pendekatan yang kami ambil bersifat bertahap. Setiap langkah dikaji secara seksama agar sistem yang dibangun benar-benar dapat mengatasi kekacauan yang selama ini terjadi,” terangnya.
Menurut Andi Harun, sistem ideal yang dirancang seharusnya berbasis pembayaran nontunai penuh, baik melalui e-money maupun QRIS.
Namun, ia mengakui bahwa kondisi di lapangan masih belum mendukung pelaksanaan sistem digital sepenuhnya.
“Sebagian besar masyarakat masih menginginkan kemudahan yang praktis. Memberikan sejumlah uang tunai dan langsung pergi. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mengedukasi mereka,” jelasnya.
Dalam kunjungannya ke beberapa lokasi seperti Pasar Segiri dan Mall Mesra, Wali Kota menemukan masih maraknya praktik parkir ilegal.
