BorneoFlash.com, SAMARINDA – Kegiatan penambangan tanpa izin yang mencemari kawasan Hutan Pendidikan milik Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda, Kalimantan Timur, menuai kekhawatiran dari berbagai kalangan.
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang berada di bawah pengelolaan Fakultas Kehutanan Unmul kini berada dalam ancaman serius akibat dugaan aktivitas tambang ilegal.
Menanggapi persoalan ini, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan sikap tegas pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal.
“Isu tambang ilegal merupakan persoalan yang sangat krusial, terutama dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Semua bentuk kegiatan tambang yang tidak memiliki izin harus ditindak secara tegas. Kami telah melakukan koordinasi dengan Kapolda, dan laporan yang kami sampaikan telah ditindaklanjuti. Saat ini, lokasi tersebut telah dipasangi garis polisi dan tengah dalam proses penyelidikan,” ujar Seno usai menghadiri kegiatan di Gedung Utama B DPRD Kalimantan Timur pada Rabu (9/4/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum secara konsisten agar memberikan efek jera bagi para pelaku.
Menurutnya, tindakan tegas dan dokumentasi yang lengkap terhadap aktivitas tambang ilegal adalah langkah yang mutlak diperlukan.
“Penambangan tanpa izin jelas merusak lingkungan. Oleh karena itu, harus ada sanksi yang menimbulkan efek jera. Kami memerlukan dokumentasi lengkap atas seluruh aktivitas tersebut untuk kemudian dilaporkan dan diproses oleh pihak berwenang,” imbuhnya.
Walaupun hasil uji laboratorium mengenai kadar batu bara dari kawasan tersebut belum dirilis secara resmi, Seno menyebutkan bahwa berdasarkan informasi sementara, kandungan kalori batu bara yang ditambang diperkirakan mencapai 5.000 kilokalori.
“Kawasan seperti ini memang kerap menjadi sasaran para investor, namun hal tersebut bukan berarti dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan penegakan hukum,” pungkasnya.
