Hadapi El Nino 2027, Kemenhut Ajukan Anggaran Tambahan Rp6,23 Triliun

BorneoFlash.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,23 triliun pada tahun anggaran 2027 untuk memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dan mengantisipasi siklus El Nino yang diprediksi muncul pada 2027.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan usulan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis.

Rohmat menegaskan Kemenhut akan memprioritaskan tambahan anggaran untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kementerian akan menggunakan anggaran tersebut untuk meremajakan sarana dan prasarana, menggelar patroli bersama Masyarakat Peduli Api, serta melaksanakan operasi modifikasi cuaca guna menghadapi potensi El Nino.

Kemenhut juga akan memperkuat kelembagaan kehutanan di daerah dengan mendukung operasional 35 satuan kerja pusat pengembangan ekosistem hutan. Selain itu, kementerian akan mengalokasikan anggaran untuk merekrut dan menggaji sekitar 21.000 personel tambahan Polisi Kehutanan (Polhut).

Rohmat menjelaskan pemerintah masih memfinalisasi penambahan formasi Polhut bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, Kemenhut akan meningkatkan belanja berbasis masyarakat melalui penyaluran bantuan alat ekonomi produktif bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Kementerian juga akan memperkuat pengawasan kawasan hutan dengan mengadakan alat pemantau udara berteknologi tinggi dan pesawat ringan untuk memantau aktivitas serta perubahan tutupan lahan secara berkala.

Selain itu, Kemenhut mengusulkan tambahan dana untuk mengelola Taman Nasional Way Kambas dan Taman Nasional Tesso Nilo, meningkatkan fasilitas wisata alam, serta mempercepat penetapan hutan adat. Kementerian menargetkan luas hutan adat mencapai 1,4 juta hektare hingga 2029.

Melalui tambahan anggaran tersebut, Kemenhut menargetkan perlindungan hutan yang lebih kuat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dan menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam nasional. (*)