Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu di Samarinda, dengan kuota awal 75 siswa untuk tingkat SMP dan 150 siswa untuk tingkat SD.
“Ini merupakan tahap kedua dari program Kemensos. Perbedaannya, kami menyiapkan lahan yang lebih luas agar fasilitas yang tersedia lebih lengkap, berbeda dengan daerah lain yang hanya menyiapkan lahan seluas 1 hingga 2 hektare,” jelas Asli Nuryadin.
Andi Harun menambahkan bahwa pengelolaan sekolah ini akan sepenuhnya didanai oleh Kemensos, termasuk dalam hal rekrutmen tenaga pengajar dan operasional.
Pemerintah Kota hanya bertugas menyediakan lahan dan memastikan semua persyaratan administrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Kedepannya, sekolah ini diharapkan dapat menjadi model pendidikan inklusif yang bisa diterapkan di daerah lain,” tandasnya.
Jika proses verifikasi berjalan lancar, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Samarinda dan Kemensos dijadwalkan pada pertengahan April 2024 di Jakarta, dengan kemungkinan melibatkan pihak kepresidenan.
Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan pendidikan sebagai terobosan dalam mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar