BorneoFlash.com, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bergerak cepat untuk memenuhi permintaan Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia terkait penyediaan lahan seluas 5 hingga 7 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat berasrama (boarding school).
Permintaan ini dituangkan dalam surat resmi yang diterima langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, pada awal pekan ini.
Surat tersebut memberikan tenggat waktu hingga 21 Maret 2024 untuk menyelesaikan berbagai persyaratan administrasi yang diperlukan.
“Kami segera berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk menyiapkan lahan yang terletak di kawasan Palaran, tepatnya di sekitar Stadion Palaran. Alhamdulillah, dalam waktu satu hari semua persyaratan administrasi dapat terpenuhi,” ujar Andi Harun.
Lahan yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berasrama ini merupakan aset Pemkot Samarinda yang terletak di kawasan strategis Palaran, dengan cadangan lahan hingga 30 hektare.
Pemilihan lokasi ini dinilai sangat ideal karena dekat dengan infrastruktur publik, seperti stadion dan akses transportasi yang memadai.
Meski sempat terkendala pengiriman dokumen ke Jakarta akibat kesulitan mendapatkan tiket pesawat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, memastikan bahwa dokumen tersebut akhirnya berhasil dikirim melalui kurir ekspres dan telah diterima oleh Kemensos.
Rencananya, tim verifikasi dari Kemensos akan melakukan kunjungan ke Samarinda pada 11 April 2024 untuk meninjau langsung lokasi yang telah disiapkan.
Sekolah Rakyat ini akan dibangun dengan sistem boarding school dan mendapatkan anggaran sekitar Rp200 miliar dari Kemensos.Sekolah ini akan dilengkapi dengan asrama, fasilitas pendidikan modern, serta kurikulum terpadu.
Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu di Samarinda, dengan kuota awal 75 siswa untuk tingkat SMP dan 150 siswa untuk tingkat SD.
“Ini merupakan tahap kedua dari program Kemensos. Perbedaannya, kami menyiapkan lahan yang lebih luas agar fasilitas yang tersedia lebih lengkap, berbeda dengan daerah lain yang hanya menyiapkan lahan seluas 1 hingga 2 hektare,” jelas Asli Nuryadin.
Andi Harun menambahkan bahwa pengelolaan sekolah ini akan sepenuhnya didanai oleh Kemensos, termasuk dalam hal rekrutmen tenaga pengajar dan operasional.
Pemerintah Kota hanya bertugas menyediakan lahan dan memastikan semua persyaratan administrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Kedepannya, sekolah ini diharapkan dapat menjadi model pendidikan inklusif yang bisa diterapkan di daerah lain,” tandasnya.
Jika proses verifikasi berjalan lancar, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Samarinda dan Kemensos dijadwalkan pada pertengahan April 2024 di Jakarta, dengan kemungkinan melibatkan pihak kepresidenan.
Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan pendidikan sebagai terobosan dalam mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar