BorneoFlash.com, SAMARINDA - Skandal korupsi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga terkait dugaan pengoplosan Pertamax telah mengecewakan masyarakat.
Seiring dengan kasus ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap tata niaga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Bumi Etam.
Hal ini merujuk pada masalah kelangkaan dan antrean panjang yang masih sering terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Di Kaltim, kelangkaan dan antrean panjang BBM masih menjadi masalah berulang, sehingga DPRD Kaltim meminta agar tata niaga BBM yang dikelola oleh Pertamina di daerah tersebut turut diperiksa.
Seperti yang telah diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) kini tengah menyelidiki kasus korupsi dalam pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina pada periode 2018-2023.
Proses penyidikan terus berlanjut, dengan semakin banyak pegawai Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka.
Kerugian negara akibat skandal ini diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun hanya untuk tahun 2023, dan diprediksi akan terus meningkat seiring dengan perkembangan penyidikan, mengingat praktik curang ini sudah berlangsung sejak 2018.
Salah satu temuan dalam penyidikan Kejagung adalah dugaan pengoplosan Research Octane Number (RON) dalam produksi BBM jenis Pertamax.
Diduga, para tersangka mencampur BBM dengan RON 88 dengan RON 92 untuk menghasilkan BBM dengan kadar RON 92.
Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengkritisi dampak dari kasus ini di Kaltim. Ia menyayangkan praktik korupsi yang berhasil berlangsung selama lima tahun tanpa terdeteksi.
“Ini sangat merugikan masyarakat. Mereka membayar dengan harga tinggi, namun yang diterima adalah BBM oplosan. Kami percaya Pertamina menjaga kualitas untuk konsumen, namun ternyata kita dibohongi,” ungkap Fuad.
Fuad juga menyoroti permasalahan kelangkaan BBM dan antrean panjang di Kaltim, yang terasa semakin ironis mengingat daerah ini merupakan penghasil minyak.
Bahkan, antrean panjang di Kaltim sering kali lebih parah dibandingkan di Pulau Jawa.
“Pertalite sering kali habis di SPBU, antrean panjang tak terhindarkan. Ini sudah menjadi masalah yang terus berulang. Terlebih di Samarinda, masih marak pengetapan, di mana BBM bersubsidi dijual kembali dengan harga lebih tinggi,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa PT Pertamina kini berada di bawah sorotan tajam publik, terutama setelah penangkapan sejumlah pejabat tinggi perusahaan tersebut.
Fuad meminta agar investigasi yang sama dilakukan terhadap tata niaga BBM di Kaltim, untuk mengatasi masalah kelangkaan dan antrean yang terjadi sejak lama.
"Saya pikir setelah kejadian ini, Pertamina akan terus menjadi fokus perhatian, terutama di DPRD. Kami akan melakukan investigasi langsung ke Pertamina untuk mencari tahu mengapa kelangkaan masih terjadi, padahal distribusi BBM seharusnya sudah sesuai ketentuan," ujar Fuad.
Fuad menambahkan, masyarakat Kaltim memiliki daya beli yang tinggi terhadap Pertamax, dengan banyak warga yang bersedia membayar lebih untuk mendapatkan BBM berkualitas.
Karena itu, transparansi dalam tata niaga BBM sangat penting untuk memastikan agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan.
“Masyarakat hanya ingin BBM yang mudah didapatkan, tanpa adanya masalah lainnya. Saya berharap ke depannya ada investigasi mendalam untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas,” tandas Fuad.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar