Berita Samarinda Terkini

Mahasiswa Samarinda Tolak Program Makan Bergizi Gratis, Soroti Dampaknya terhadap Pendidikan

lihat foto
Aksi Aliansi Mahakam Tolak MBG di Depan DPRD Kaltim, pada Senin (17/2/2025).  Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa
Aksi Aliansi Mahakam Tolak MBG di Depan DPRD Kaltim, pada Senin (17/2/2025).  Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa

BorneoFlash.com, SAMARINDA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam menggelar aksi demonstrasi di depan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), pada Senin (17/2/2025).

Mereka menolak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak negatif terhadap sektor pendidikan.

Selain menolak program MBG, para mahasiswa juga mendesak pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta menolak revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengalihkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Ilham Maulana, perwakilan Aliansi Mahakam, menyatakan bahwa program MBG dapat membawa konsekuensi serius bagi dunia pendidikan.

Aksi Aliansi Mahakam Tolak MBG di Depan DPRD Kaltim, pada Senin (17/2/2025). Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa
Aksi Aliansi Mahakam Tolak MBG di Depan DPRD Kaltim, pada Senin (17/2/2025). Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa

Ia menilai bahwa pemerintah terlalu memaksakan kebijakan ini dengan mengorbankan anggaran dari sektor lain yang lebih krusial, termasuk pendidikan.

"Kami menilai bahwa kebijakan ini berdampak besar terhadap sektor pendidikan. Tidak seharusnya anggaran pendidikan dialihkan demi menjalankan program ini, yang seharusnya bisa dikaji lebih matang," ungkapnya.


Lebih lanjut, para mahasiswa juga menyoroti implementasi program MBG di berbagai daerah, termasuk Papua dan Kaltim.

Mereka menilai bahwa di Papua, akses pendidikan gratis seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan program makan gratis.

Sementara di Kaltim, pelaksanaan program ini dianggap belum optimal dan belum memberikan dampak yang signifikan.

Aliansi Mahakam menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Mereka meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi dan membatalkan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada sektor pendidikan.

Aksi Aliansi Mahakam Tolak MBG di Depan DPRD Kaltim, pada Senin (17/2/2025). Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa
Aksi Aliansi Mahakam Tolak MBG di Depan DPRD Kaltim, pada Senin (17/2/2025). Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa

"Kami melihat bahwa program ini dijalankan dengan mengorbankan anggaran sektor lain yang juga penting, termasuk pendidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijamin dalam konstitusi. Seharusnya, pendidikan tetap menjadi prioritas utama," tegasnya.

Aksi unjuk rasa ini juga dilakukan di beberapa daerah lain dan melibatkan berbagai elemen mahasiswa serta pelajar yang menyampaikan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintah.

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar