Lebih lanjut, para mahasiswa juga menyoroti implementasi program MBG di berbagai daerah, termasuk Papua dan Kaltim.
Mereka menilai bahwa di Papua, akses pendidikan gratis seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan program makan gratis.
Sementara di Kaltim, pelaksanaan program ini dianggap belum optimal dan belum memberikan dampak yang signifikan.
Aliansi Mahakam menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Mereka meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi dan membatalkan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada sektor pendidikan.
“Kami melihat bahwa program ini dijalankan dengan mengorbankan anggaran sektor lain yang juga penting, termasuk pendidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijamin dalam konstitusi. Seharusnya, pendidikan tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa ini juga dilakukan di beberapa daerah lain dan melibatkan berbagai elemen mahasiswa serta pelajar yang menyampaikan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintah.
