“Ini paling susah karena trauma. Anak yang terkena trauma seksual mau diobati bagaimana pun, diterapi bagaimana pun tidak akan bisa kembali,” terangnya.
Sehingga jika terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak untuk segera dilaporkan, jangan lagi ditutupi hanya karena menjaga nama baik dan sebagainya.
“Artinya sudah ada mekanismenya, Pemerintah Kota Balikpapan sudah menyiapkan lembaga untuk mengadu seperti Puspaganda,” ujarnya.
Berdasarkan data Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) yang dilihat dari lima aspek yakni hak hidup seperti makan, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak partisipasi dan hak pencatatan semisal akte dan sebagainya secara umum cukup bagus yakni nasional pada angka 7,5 persen dan Kaltim 7,8 persen.
Namun, untuk aspek hak tumbuh kembang dan hak partisipasi seluruh Indonesia di angka 50 persen, bahkan apabila dilihat rata-rata itu masih ada pada angka 20-30 persen. Hanya satu Kota yang berada di atas 50 persen yaitu Kota DI Yogyakarta.
“Berarti seluruh Indonesia darurat pola asuh. Dua hal yang penting yaitu tumbuh kembang artinya pola asuh dan partisipasi anak artinya anak diberitahu apa yang menjadi haknya,” ungkapnya.
Di Kota Balikpapan pada tahun 2021, sekitar 70 an kasus kekerasan anak itu 85 persen kekerasan seksual. “Setelah diteliti kasus itu penyebab tertinggi pola asuh,” paparnya.
