Setelah melalui audiensi yang berlangsung lebih dari lima jam, ratusan pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) bersama perwakilan perusahaan aplikator akhirnya mencapai kesepakatan yang difasilitasi oleh Pemrov Kaltim, pada Senin malam (11/8/2025).
Tag: Surat Keputusan (SK)
Ratusan Ojol Gelar Aksi Damai, Tuntut Penegakan Aturan Tarif
Ribuan pengemudi ojek dan taksi daring yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) mengadakan aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, pada Senin (11/8/2025).
Mitra Driver Maxim Samarinda Angkat Suara, Tanda Tangani Petisi agar Pemerintah Kaji Ulang SK Gubernur
Ratusan mitra driver Maxim di Kota Samarinda menyuarakan aspirasi mereka melalui sebuah petisi yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Kantor Operasional Kembali Dibuka, Maxim dan Pemprov akan Lakukan Evaluasi Kebijakan SK Gubernur Kaltim
Setelah ditutup secara sepihak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), kantor operasional Maxim Samarinda kini telah beroperasi seperti semula untuk melayani kebutuhan pengemudi dan pelanggan.
Tindaklanjuti Keluhan Wali Murid Terkait Biaya Seragam Sekolah, Andi Harun Sidak SMPN 8
Menanggapi laporan dari orang tua siswa mengenai tingginya biaya seragam dan perlengkapan sekolah, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melakukan inspeksi mendadak ke SMP Negeri 8 Samarinda, pada Rabu (16/7/2025).
Aliansi Mitra Kaltim Bersatu Desak Pemprov Tindak Tegas Aplikator Ojol yang Abaikan Instruksi
Sejumlah aplikator ojek online (ojol) di Kalimantan Timur (Kaltim) diduga mengabaikan instruksi Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menghapus fitur-fitur promosi yang merugikan pengemudi.
Gubernur Kaltim Serahkan SK ASN dan PPPK, Tekankan Komitmen Pelayanan Publik
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 214 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 459 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta melantik 673 PPPK dalam jabatan fungsional.
Najib Tekankan Status PPPK Bukan Formalitas Tapi Amanah yang Harus Diemban dengan Dedikasi
Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan oleh Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud.
Belasan Tahun Mengabdi, Faturrahman dan Yudi Akhirnya Resmi Diangkat sebagai PPPK
Setelah penantian panjang dan penuh perjuangan, dua pegawai senior Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Faturrahman dan Yudi, akhirnya menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemkot Balikpapan Kukuhkan 1.329 PPPK, Wali Kota Tekankan Tanggung Jawab sebagai Abdi Negara
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan resmi mengangkat 1.329 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) oleh Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, pada Kamis (17/4/2025).
- 1
- 2
- …
- 6
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.