KPK)\ merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan pemanggilan pimpinan lama BUMN oleh Kejaksaan jika terdapat dugaan pelanggaran hukum.
Tag: Reformasi Hukum
PPATK Optimalkan Intelijen Keuangan untuk Kejar Aset Korupsi
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkomitmen mengoptimalkan penelusuran aset hasil tindak pidana korupsi sebagai program kerja tahun 2026.
RUU Perampasan Aset Dibahas di DPR, Libatkan Akademisi dan Praktisi Hukum
Badan Keahlian DPR RI menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana terdiri atas delapan bab dan 62 pasal dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.
Yusril Tegaskan 2026 Era Baru Hukum Pidana Nasional
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Indonesia memasuki tonggak penting pembangunan hukum nasional pada 2026.
Puan: Pemberlakuan KUHP dan KUHAP 2026 Tonggak Pembaruan Hukum Nasional
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pada 2026 menjadi wujud pembaruan dan demokratisasi hukum nasional.
Usai KUHAP Berlaku, Pemerintah Kaji Aturan Body Camera untuk Polisi
Pemerintah mempertimbangkan penyusunan aturan penggunaan kamera badan (body camera) bagi aparat kepolisian setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mewajibkan perekaman pemeriksaan dengan kamera pengawas.
Era Baru Hukum Acara Pidana: KUHAP 2025 Dorong Keadilan Restoratif dan Digitalisasi
Pemerintah Republik Indonesia resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai Jumat.
RUU Perampasan Aset Menjadi Fokus DPR pada Prolegnas 2025
Menkum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemerintah akan membahas RUU Perampasan Aset setelah menerbitkan aturan turunan dari KUHAP yang baru disetujui.
Puan: KUHAP Baru Jawab Tantangan Hukum Empat Dekade Terakhir
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang DPR setujui untuk disahkan pada Selasa sudah memasuki tahap akhir setelah Komisi III membahasnya sejak 2023.
Kemenkumham Dorong Kepastian Hukum bagi 500 Napi yang Menunggu Eksekusi Mati
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat sekitar 500 narapidana masih menunggu eksekusi mati karena belum ada aturan yang menetapkan waktu pelaksanaan.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.