Meski demikian, Deni menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh konsepnya, tetapi juga oleh kemudahan masyarakat dalam mengikuti sistem tersebut. Ia menilai pemerintah perlu menyediakan pilihan pembayaran yang lebih fleksibel agar tidak menimbulkan beban baru bagi warga.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah pemberlakuan pembayaran secara bertahap atau melalui skema cicilan. Dengan cara itu, masyarakat yang belum mampu membayar penuh dalam satu waktu tetap dapat menikmati manfaat program parkir berlangganan.
“Bisa saja dibuat opsi pembayaran beberapa tahap. Dengan begitu masyarakat yang mampu bisa membayar langsung, sementara yang lain tetap memiliki kesempatan mengikuti program ini,” ujarnya.
Menurut Deni, orientasi utama program parkir berlangganan seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan daerah. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus mampu menghadirkan sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi.
Ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program, mulai dari mekanisme pembayaran hingga kualitas layanan yang diterima masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar tujuan penataan parkir dapat tercapai secara optimal.
“Yang terpenting bagaimana program ini memberikan manfaat, tidak membebani masyarakat, dan mampu menciptakan pengelolaan parkir yang lebih transparan serta akuntabel,” tegasnya. (*/advdprdsamarinda)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar