BorneoFlash.com, SAMARINDA – Program parkir berlangganan yang tengah disiapkan Pemerintah Kota Samarinda dinilai dapat menjadi langkah positif dalam membenahi tata kelola perparkiran.
Namun, DPRD Kota Samarinda mengingatkan agar kebijakan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga dapat diakses oleh seluruh kalangan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai sistem parkir berlangganan berpotensi memberikan keuntungan bagi masyarakat yang memiliki aktivitas tinggi dan sering menggunakan fasilitas parkir di berbagai lokasi.
Menurutnya, pembayaran dalam bentuk langganan dapat lebih efisien dibandingkan membayar tarif parkir setiap kali kendaraan digunakan.
Ia menjelaskan, biaya parkir yang dibayarkan berkali-kali dalam sehari dapat menumpuk menjadi pengeluaran yang cukup besar jika dihitung dalam jangka panjang. Karena itu, skema berlangganan dapat menjadi alternatif yang lebih hemat bagi pengguna kendaraan yang aktif beraktivitas.
“Kalau masyarakat dalam sehari berpindah tempat dan menggunakan parkir beberapa kali, tentu akumulasi biayanya bisa lebih besar dibandingkan membayar satu kali dalam setahun,” kata Deni, pada Kamis (11/6/2026).
Meski demikian, Deni menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh konsepnya, tetapi juga oleh kemudahan masyarakat dalam mengikuti sistem tersebut. Ia menilai pemerintah perlu menyediakan pilihan pembayaran yang lebih fleksibel agar tidak menimbulkan beban baru bagi warga.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah pemberlakuan pembayaran secara bertahap atau melalui skema cicilan. Dengan cara itu, masyarakat yang belum mampu membayar penuh dalam satu waktu tetap dapat menikmati manfaat program parkir berlangganan.
“Bisa saja dibuat opsi pembayaran beberapa tahap. Dengan begitu masyarakat yang mampu bisa membayar langsung, sementara yang lain tetap memiliki kesempatan mengikuti program ini,” ujarnya.
Menurut Deni, orientasi utama program parkir berlangganan seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan daerah. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus mampu menghadirkan sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi.
Ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program, mulai dari mekanisme pembayaran hingga kualitas layanan yang diterima masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar tujuan penataan parkir dapat tercapai secara optimal.
“Yang terpenting bagaimana program ini memberikan manfaat, tidak membebani masyarakat, dan mampu menciptakan pengelolaan parkir yang lebih transparan serta akuntabel,” tegasnya. (*/advdprdsamarinda)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar