“Jangan sampai ada pihak yang dirugikan karena lemahnya pengawasan. Semua pihak harus mengambil peran agar kejadian serupa tidak terus berulang,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa pembinaan tetap perlu dikedepankan sebagai langkah awal dalam menyelesaikan persoalan yang ditemukan. Meski demikian, pemerintah harus memiliki ukuran yang jelas dalam menilai hasil pembinaan tersebut.
Apabila setelah dilakukan pembinaan tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan, menurutnya pemerintah perlu mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut diperlukan agar upaya perlindungan terhadap peserta didik dapat berjalan secara optimal.
“Tujuannya bukan semata-mata memberikan hukuman, tetapi memastikan standar penyelenggaraan pendidikan tetap terjaga dan peserta didik terlindungi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yani menyebut evaluasi terhadap izin operasional lembaga yang bermasalah dapat menjadi salah satu opsi apabila ditemukan pelanggaran serius. Seluruh keputusan, kata dia, tentu harus didasarkan pada hasil penelusuran dan kajian yang objektif.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menjadikan kasus-kasus yang pernah terjadi sebagai bahan pembelajaran untuk memperkuat sistem pengawasan ke depan.
Dengan demikian, lembaga pendidikan tetap dapat menjalankan fungsinya secara baik tanpa mengabaikan aspek perlindungan terhadap santri.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah perbaikan yang nyata. Evaluasi harus dilakukan secara serius agar ke depan tidak ada lagi persoalan yang sama terulang,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar