Headline E-paper BorneoFlash.com Edisi Senin 8 Juni 2026: Tiga Petinggi BGN Jadi Tersangka, Prabowo Turun Tangan Benahi Program Rp268 Triliun

Selain itu, Kejaksaan Agung juga mengungkap adanya dugaan penggelembungan harga (mark-up) dalam pengadaan sejumlah barang, termasuk motor listrik dan sepatu, yang menyebabkan kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun.

Penyidik juga mendalami indikasi praktik jual beli titik lokasi dapur dan wilayah operasional SPPG yang diduga menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.

Anggaran Membengkak, Pengawasan Dipertanyakan
Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi saat anggaran Program Makan Bergizi Gratis meningkat signifikan dari Rp85,27 triliun pada 2025 menjadi Rp268 triliun pada 2026.

Dengan nilai anggaran yang sangat besar, dugaan korupsi di tubuh BGN dinilai bukan sekadar penyimpangan administratif biasa, melainkan indikasi adanya kelemahan sistem pengawasan pada lembaga yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program strategis nasional.

Dalam pidatonya di Sentul, Bogor, Rabu (3/6/2026), Presiden Prabowo secara terbuka mengingatkan seluruh mitra dan pelaksana MBG agar tidak bermain-main dengan program yang menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia.

Bahkan, di hadapan lebih dari 12 ribu kepala SPPG dan mitra program, Presiden memberikan contoh langsung mengenai standar penyajian makanan, mulai dari ukuran potongan ayam hingga cara penyajian telur.

“Kalau potong lebih dari 14 bagian, dosa. Dosa. Berapa juta anak-anak Indonesia akan kecewa?” tegas Prabowo.

Peringatan tersebut sekaligus menjadi pesan keras bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi penyimpangan dalam program yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan saat ini.

Kasus yang menjerat tiga mantan petinggi BGN menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Selain penegakan hukum, pembenahan sistem pengawasan, transparansi penunjukan mitra, serta mekanisme pelaporan yang efektif menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar program bernilai ratusan triliun rupiah tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menjadi ladang korupsi. (*/BorneoFlash/ANTARA)