Harminsyah Tekankan Pentingnya Perlindungan Tenaga Kerja di Samarinda

Ia menilai praktik tersebut dapat merugikan pekerja karena berpotensi mengurangi hak-hak normatif yang seharusnya diterima tenaga kerja.

Di samping persoalan tersebut, DPRD juga memberikan perhatian terhadap kondisi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan di Samarinda yang dinilai masih belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal.

Tidak hanya itu, tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda juga disebut menjadi persoalan penting yang membutuhkan langkah konkret melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Tenaga Kerja Bongkar Muat maupun pekerja muda di Samarinda masih memerlukan perlindungan yang lebih memadai. Persoalan ini harus segera ditangani melalui kebijakan yang berpihak pada tenaga kerja lokal,” katanya.

Harminsyah memastikan Komisi IV DPRD Kota Samarinda akan menampung berbagai aspirasi masyarakat dan pekerja dalam pembahasan kebijakan ketenagakerjaan, termasuk dalam penyusunan regulasi yang dinilai lebih berpihak kepada pekerja tanpa menghambat pertumbuhan dunia usaha.

“Kami terus membuka ruang dialog bersama seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini bukan semata membahas perubahan regulasi, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap buruh lokal,” pungkasnya. (*/advdprdsamarinda)