BorneoFlash.com, KUKAR - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sugeng Hariyadi, menegaskan partainya tengah mencermati dinamika yang berkembang terkait polemik di DPRD Kukar.
Ia menyebut, situasi tersebut tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga menjadi bahan pembahasan serius di internal partai.
Menurut Sugeng, PDI Perjuangan memiliki mekanisme tersendiri dalam menyikapi persoalan yang melibatkan kader, termasuk yang menduduki jabatan strategis di lembaga legislatif.
“Semua kami serahkan ke mekanisme partai. Nanti akan ada evaluasi dan pertimbangan dari DPP terkait langkah yang diambil,” ungkap Sugeng, pada Selasa (5/5/2026).
Ia juga menegaskan, kewenangan terkait posisi pimpinan DPRD sepenuhnya berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
Karena itu, setiap keputusan, termasuk kemungkinan pergantian jabatan, harus melalui proses dan pertimbangan di tingkat pusat.
Di sisi lain, Sugeng juga mengakui adanya respons publik yang cukup kuat terhadap polemik yang terjadi.
Hal ini, menurutnya, menjadi sinyal penting bagi partai untuk segera mengambil sikap.
“Kami tentu menangkap aspirasi dan respons masyarakat. Itu menjadi bagian dari bahan evaluasi kami di internal,” katanya.
Meski demikian, ia belum berbicara lebih jauh terkait bentuk keputusan yang akan diambil, sembari menunggu arahan resmi dari DPP.
Sugeng memastikan, partainya berkomitmen menjaga marwah lembaga DPRD serta kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.
“Yang jelas, kami ingin semua berjalan sesuai mekanisme dan tetap menjaga kepercayaan publik,” tandasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar