BorneoFlash.com, KUKAR - Persoalan di sektor pendidikan dan kesehatan di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mencuat.
Tertundanya insentif guru honorer hingga tekanan kerja tenaga kesehatan dinilai mencerminkan belum optimalnya pengelolaan layanan publik.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menilai keterlambatan insentif tidak seharusnya berlarut karena menyangkut hak tenaga pendidik.
“Ini bukan soal anggaran, tapi administrasi yang belum tuntas. Jangan sampai terus berulang,” ungkap Andi, pada Jum'at (1/5/2026).
Ia menegaskan, keterlambatan tersebut berdampak langsung pada guru honorer yang menggantungkan penghasilan dari insentif tersebut.
“Kalau kewajiban sudah dijalankan, haknya juga harus dipenuhi,” tegasnya.
Di sisi lain, respons pemangku kepentingan juga dinilai belum cukup cepat, termasuk organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar