DPRD Kota Bontang

Potensi PAD Pelabuhan Bontang Belum Tergarap Maksimal, DPRD Desak Terobosan di Tengah Keterbatasan Kewenangan

lihat foto
Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Sem Nalpa Mario Guling. Foto: BorneoFlash/IST
Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Sem Nalpa Mario Guling. Foto: BorneoFlash/IST

BorneoFlash.com, BONTANG — Keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan pelabuhan dinilai menjadi hambatan utama optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bontang

Meski demikian, DPRD meminta pemerintah daerah tetap mencari terobosan agar potensi yang ada tidak terlewat.

Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Sem Nalpa Mario Guling, menilai aktivitas di Pelabuhan Loktuan dan Pelabuhan Tanjung Laut memiliki peluang besar untuk mendongkrak pendapatan daerah.

Menurutnya, tingginya arus barang dan jasa, khususnya di kawasan Tanjung Laut, seharusnya dapat dimanfaatkan lebih optimal oleh pemerintah daerah.

“Pergerakan ekonomi di pelabuhan cukup tinggi. Artinya peluang untuk meningkatkan PAD terbuka, tinggal bagaimana dikelola dengan serius,” ujarnya, pada Senin (4/5/2026).

Namun hingga kini, DPRD menilai belum ada langkah konkret yang signifikan, meskipun pembahasan terkait potensi tersebut telah dilakukan sejak tahun lalu.

Ia juga menyoroti belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam merumuskan strategi pengelolaan pelabuhan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Meski dihadapkan pada keterbatasan kewenangan, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif menggali peluang alternatif, termasuk dari sektor pendukung seperti retribusi parkir dan layanan jasa lainnya di kawasan pelabuhan.

“Kami berharap ada langkah yang lebih terukur. Potensinya sudah jelas, tinggal bagaimana dimaksimalkan melalui kebijakan yang tepat,” tegasnya.

lihat foto
Rapat Anggota DPRD Bontang Komisi C yang membahas tentang potensi PAD Pelabuhan Loktuan dan Pelabuhan Tanjung Laut. Foto: BorneoFlash/IST
Rapat Anggota DPRD Bontang Komisi C yang membahas tentang potensi PAD Pelabuhan Loktuan dan Pelabuhan Tanjung Laut. Foto: BorneoFlash/IST

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang, M Taupan Kurnia, menjelaskan bahwa keterbatasan kewenangan memang menjadi tantangan utama dalam pengelolaan pelabuhan.

Ia menyebut sebagian pengelolaan pelabuhan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta, sementara Pelabuhan Tanjung Laut berada di bawah otoritas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

“Kami tidak bisa masuk sepenuhnya karena ada pembagian kewenangan. Namun, tetap akan kami cari ruang yang memungkinkan agar daerah bisa berkontribusi,” jelasnya. (*/Adv)

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar