Menurut Rendi, warung panjang bukan sekadar deretan tempat usaha, melainkan sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Karena itu, penataan harus memperhitungkan dampak ekonomi yang ditimbulkan.
“Di sana itu bukan sekadar jualan, tapi ada keluarga yang bergantung. Itu yang harus kita pikirkan bersama,” jelasnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan turut mendampingi masyarakat selama proses penyesuaian berlangsung.
Pendampingan ini diharapkan mampu menjaga situasi tetap kondusif tanpa menimbulkan konflik baru.
“Kita tidak lepas tangan. Pemda akan ikut mengawal supaya transisinya aman,” ujar Rendi.
Selain aspek ekonomi, ia juga mengingatkan adanya nilai sosial yang melekat di kawasan tersebut. Keberadaan makam dan jejak lama permukiman menjadi bukti bahwa wilayah itu telah lama dihuni masyarakat.
“Itu bukan kawasan kosong. Ada sejarah kehidupan masyarakat yang harus dihormati,” sebutnya.
Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap keseimbangan antara penataan kawasan hutan dan keberlangsungan ekonomi warga tetap terjaga, tanpa mengorbankan salah satu pihak. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar