BorneoFlash.com, KUKAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengakui pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Luasnya wilayah serta tingginya aktivitas industri di sejumlah sektor menjadi tantangan dalam memastikan seluruh perusahaan menjalankan aturan secara konsisten.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan kondisi tersebut membuat pengawasan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah semata.
Menurutnya, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pekerja, untuk membantu mendeteksi potensi pelanggaran di lapangan.
“Informasi dari pekerja sangat kami butuhkan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan,” terang Sunggono, pada Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, aktivitas perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik berbeda membuat tidak semua kondisi dapat terpantau secara langsung.
Dalam situasi tersebut, pekerja yang berada di lingkungan kerja dinilai memiliki posisi strategis untuk mengetahui secara langsung praktik yang terjadi sehari-hari.
Karena itu, Sunggono mendorong pekerja agar lebih aktif dan tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan adanya ketidaksesuaian dalam praktik ketenagakerjaan.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar