BorneoFlash.com, OPINI - Di tengah tekanan ekonomi yang makin berat, penurunan daya beli, hingga badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menghantam rakyat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) justru menggelontorkan dana hingga Rp25 miliar guna merenovasi kompleks rumah jabatan (rujab) serta penataan ruang kerja pimpinan daerah.
Kontras dengan kemewahan fasilitas pimpinan, nasib warga miskin di Kaltim justru kian terjepit. Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang seharusnya menjadi tumpuan masyarakat harus dipangkas secara drastis karena alasan tekanan fiskal.
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR-Pera Kaltim, Hariadi mengungkapkan tahun ini target awalnya 500 unit, namun yang bisa direalisasikan hanya tersisa 11 unit. Selain itu, alokasi untuk penanganan kawasan kumuh juga terpaksa ditiadakan sepenuhnya tahun ini.
Kesenjangan alokasi ini kini memicu perdebatan luas di masyarakat. Publik mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran yang lebih memprioritaskan penyegaran fasilitas pemerintahan ketimbang membantu ribuan warga yang masih menanti hunian layak di kawasan kumuh (Prokal, 10/04/2026).
Kesenjangan Alokasi Anggaran
Kebijakan efisiensi anggaran sendiri sudah sangat berdampak pada rakyat seperti penurunan kualitas layanan publik. Namun pejabat justru memilih untuk menyuntikkan dana fantastis untuk renovasi rumah pejabat.
Sementara itu, sektor-sektor esensial, seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar justru mengalami pemangkasan anggaran yang besar bahkan ditiadakan.
Padahal, sektor-sektor ini tidak hanya berperan dalam pembangunan ekonomi jangka panjang, melainkan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung. Pemangkasan anggaran di sektor-sektor ini tentu akan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan manusia, kesehatan, dan pendidikan.
Tidak tanggung-tanggung, nominal anggaran renovasi rumah pejabat yang cukup fantastis di tengah masalah ekonomi rakyat yang kian pelik. Semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah tidak efektif mengerem kemewahan para pejabat. Artinya efisiensi ternyata tidak berlaku bagi pejabat.
Akibatnya, semakin memperlebar jurang kesenjangan di antara pejabat dan rakyat. Padahal untuk alasan apapun, pejabat seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan mereka.
Alih-alih para pejabat ini tampil sebagai pelayan rakyat, mereka justru ingin senantiasa dilayani. Mereka merasa pantas mendapatkan pelayanan dan fasilitas terbaik tanpa merasa perlu berempati dengan kesulitan yang dialami rakyat.
Hanya mencukupkan pada subsidi biaya administrasi perumahan, bantuan perumahan swadaya atau bantuan lainnya dengan biaya yang minim, tanpa menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan publik bagi setiap individu rakyat. Begitulah cerminan dari pemimpin populis dalam sistem kapitalisme saat ini.
Pejabat dalam Islam
Dalam Islam, jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia di akhirat. Jabatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengaturan urusan umat adalah tanggung jawab yang makin besar.
Seorang pejabat dalam Islam diangkat dan dipilih untuk melayani dan mengurusi umat bukan sebaliknya. Mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam ketaatan sekaligus teladan terbaik dalam kezuhudan. Mereka adalah orang yang pertama merasakan kelaparan dan yang terakhir merasakan kenyang.
Karakter pejabat seperti ini banyak dijumpai pada masa peradaban Islam. Islam menjadikan para pejabat tidak berbeda dengan rakyat. Tidak heran, mereka telah membawa umat ini ke puncak keagungan melalui penerapan Islam secara kaffah.
Dalam hal ini, Khalifah Umar bin Khatthab adalah teladan terbaik. Saat negara mengalami paceklik karena musim kemarau panjang, beliau adalah orang yang pertama merasakan lapar. Ketika ada orang yang mengantar susu dan makanan, beliau akan bertanya, “Apakah rakyatku juga mendapat seperti ini?” Jika rakyat tidak mendapatkannya, pemberian tersebut beliau tolak.
Jika rakyat tidak makan, beliau juga tidak makan. Beliau tidak bersikap aji mumpung untuk menikmati fasilitas negara demi kepentingan pribadi. Semua potensi yang beliau miliki digunakan untuk memenuhi kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya.
Selanjutnya, para pejabat dalam masa pemerintahan beliau sangat terkenal dengan sifat rendah hati mereka. Misalnya, seorang gubernur tidak berbeda dengan orang biasa dalam hal pakaian, rumah, dan kendaraan. Mereka juga tidak memiliki kelebihan yang membedakan mereka dengan rakyatnya.
Dari segi pembiayaan dalam Islam dikenal dengan adanya baitulmal. Semua dana wajib dikelola berdasarkan dengan aturan syariat. Penganggaran dalam Islam akan dialokasikan secara tepat, tidak berlebihan, dan sesuai kebutuhan, namun memberikan layanan terbaik bagi rakyat menjadi prioritas.
Para pejabat akan melaksanakan fungsinya mengurusi umat dengan penuh tanggung jawab. Maka saat itulah akan terwujud keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi setiap rakyat. Hal ini pula akan terwujud ketika seluruh aturan Islam itu diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. (*)
Penulis: Sitti Fatmawati Ilyas
Pekerjaan: Pendidik dan Aktivis Muslimah
No. Hp: 085386424254
E-mail: sittifatmawatiilyas@gmail.com
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar