BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pimpinan fraksi dan komisi DPRD Kota Balikpapan dengan jajaran Pemerintah Kota, termasuk Pj Sekda, para asisten, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), guna mengevaluasi pembangunan Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu di Kecamatan Balikpapan Barat.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti sejumlah temuan terkait progres pembangunan proyek. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian antara capaian fisik dan pencairan anggaran.
“Di lapangan progresnya sekitar 17 persen, tapi pencairan anggaran sudah 20 persen. Artinya ada selisih, meskipun pihak pelaksana telah melakukan pengembalian sekitar Rp 2 miliar lebih,” ungkap Alwi, pada Senin (20/4/2026).
Selain itu, DPRD juga mempertanyakan kelanjutan proyek yang hingga kini belum menunjukkan kepastian. Alwi menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan persetujuan lanjutan sebelum seluruh persoalan dinyatakan jelas dan tuntas.
“Saya tidak akan memberikan rekomendasi atau menyetujui kelanjutan sebelum semuanya clear,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, sempat muncul usulan dari sejumlah fraksi untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mendalami proyek tersebut. Namun, DPRD memutuskan untuk menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat ini sedang berjalan.
“Kita tunggu dulu hasil audit BPK. Kalau memang ada temuan atau masalah, tentu bisa jadi dasar untuk membentuk pansus,” jelasnya.
Alwi berharap hasil audit dapat segera keluar dalam waktu dekat, sehingga kejelasan status proyek bisa segera ditentukan. Ia menekankan, DPRD tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru tanpa dasar yang kuat.
Disisi lain, ia mengakui bahwa keberadaan Rumah Sakit Sayang Ibu merupakan harapan besar masyarakat Balikpapan Barat yang selama ini menginginkan fasilitas layanan kesehatan yang lebih dekat dan memadai.
“Ini kan impian masyarakat Balikpapan Barat. Kita juga ingin rumah sakit ini terbangun, tapi semua persoalan harus diselesaikan dulu,” ujarnya.
Jika hasil audit BPK nantinya tidak menemukan permasalahan berarti, DPRD membuka peluang untuk melanjutkan proyek tersebut, termasuk kemungkinan penganggaran ulang pada tahun 2027.
“Kalau sudah clear, tidak ada temuan, silakan dilanjutkan. Mau dibahas ulang atau dianggarkan kembali di 2027, kami siap. Tapi satu catatan, semuanya harus jelas terlebih dahulu,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar