Ketua DPRD Kaltim Ingatkan Bahaya Narasi Sepihak Jelang Aksi 21 April

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Menjelang rencana aksi besar yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 di Samarinda, Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di ruang publik.

Menurutnya, sejumlah isu yang berkembang menjelang aksi tersebut dinilai tidak sepenuhnya disampaikan secara utuh. 

Ia menilai sebagian narasi yang beredar cenderung memanfaatkan potongan informasi yang berisiko membentuk opini publik secara sepihak.

"Narasi semacam itu relatif mudah memengaruhi kepercayaan publik, terlebih jika hanya didasarkan pada potongan video atau informasi yang tidak disertai konteks secara menyeluruh," ujarnya, pada Jumat (17/4/2026).

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan tidak dapat dipandang secara sederhana sebagaimana yang digambarkan dalam sejumlah narasi yang beredar. Setiap kebijakan yang diambil, termasuk terkait penggunaan anggaran maupun keputusan strategis, dilakukan melalui tahapan yang telah diatur secara jelas.

Menurut Hasanuddin, seluruh proses pemerintahan berjalan dalam koridor aturan serta berada di bawah pengawasan yang ketat.

"Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur. Setiap kebijakan memiliki dasar aturan serta sistem pengawasan, sehingga tidak dapat disederhanakan hanya melalui asumsi atau potongan informasi," tegasnya.

Ia juga menanggapi berbagai tudingan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, termasuk yang berkaitan dengan kerja sama dengan pihak swasta. Ia menilai, apabila terdapat hal yang dipertanyakan, masyarakat seharusnya menempuh jalur klarifikasi yang sesuai dengan mekanisme yang tersedia.

Menurutnya, pembentukan opini melalui potongan informasi justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Apabila terdapat hal yang ingin dipertanyakan, baik terkait perusahaan maupun kebijakan tertentu, hal tersebut dapat diklarifikasi melalui prosedur yang berlaku. Namun apabila informasi dipotong dan disusun menjadi narasi tertentu, hal itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman," katanya.

Hasanuddin juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak penyebaran informasi yang tidak lengkap, karena dapat membuat masyarakat tidak memperoleh gambaran yang utuh mengenai suatu persoalan. Ia mendorong masyarakat untuk memahami isu secara menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan, terutama menjelang pelaksanaan aksi yang melibatkan banyak pihak.

Menurutnya, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman penuh terhadap konteks sebuah informasi, sehingga penting untuk melihat persoalan secara komprehensif.

"Tidak seluruh masyarakat memahami konteks secara lengkap. Oleh karena itu, setiap persoalan perlu dilihat secara utuh dan komprehensif sebelum ditarik kesimpulan," sebutnya.

Rencana aksi pada 21 April di Samarinda diperkirakan akan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat dengan membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah. Meski demikian, DPRD Kalimantan Timur mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara bertanggung jawab serta didasarkan pada data dan fakta yang akurat. (*)