lihat foto
BorneoFlash.com, LOMBOK BARAT - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis menyerap bahan pangan dari desa untuk mempercepat perputaran ekonomi lokal.
Saat melakukan kunjungan kerja di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, ia menegaskan pengelola SPPG harus membeli bahan pangan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi desa, dan pelaku UMKM.
Zulhas menjelaskan kebijakan ini bertujuan membangun rantai ekonomi desa yang saling menguatkan. Program pemenuhan gizi tidak hanya meningkatkan kesehatan anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha masyarakat desa serta memperkuat kedaulatan pangan.
Ia menekankan kolaborasi antar pelaku usaha desa mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Selain itu, Zulhas menilai integrasi program gizi dengan penguatan ekonomi desa menjadi langkah strategis untuk menciptakan ketahanan pangan berkelanjutan. Keterlibatan langsung pelaku usaha desa dalam penyediaan bahan pangan membuat rantai pasok lebih pendek, lebih efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Program makan bergizi tidak hanya memberi makan, tetapi juga membangun masa depan Indonesia,” tegasnya.
Badan Gizi Nasional mencatat 23.597 unit SPPG atau sekitar 83 persen dari target 28.562 unit telah beroperasi. Namun, hanya 7.204 unit SPPG yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Nusa Tenggara Barat mencatat rasio SLHS tertinggi dengan capaian 65,64 persen dari total SPPG yang beroperasi. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar