Melalui sistem ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberikan kuota anggaran yang dapat langsung digunakan. Sekitar 40 persen dari uang persediaan dialokasikan dalam bentuk kartu kredit, sementara sisanya tetap dalam bentuk tunai.
Tak hanya itu, digitalisasi juga diperluas ke berbagai layanan pemerintahan, termasuk pengembangan aplikasi baru seperti Sapa Warga serta pemutakhiran data berbasis digital.
Saat ini, sebagian besar layanan di lingkungan Pemkot Balikpapan telah terdigitalisasi, dari 38 perangkat daerah sudah sebagian menggunakan sistem yang sudah berjalan.
Bagus juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi daerah.
“ASN harus terus meningkatkan pengetahuan terkait inovasi dan digitalisasi, agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” tegasnya.
Atas upaya tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan berhasil meraih penghargaan sebagai daerah dengan implementasi transformasi digital terbaik di Kalimantan Timur pada 2025.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat digitalisasi dan memberikan pelayanan yang lebih transparan dan efisien,” ungkapnya. (*/Adv Diskominfo Balikpapan)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar