BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus mempercepat transformasi digital, sebagai strategi utama menekan potensi penyimpangan sekaligus memangkas rantai birokrasi dalam sistem keuangan daerah.
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menegaskan bahwa digitalisasi transaksi menjadi langkah krusial dalam reformasi birokrasi modern.
“Digitalisasi ini bukan hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi potensi penyimpangan. Ini bagian penting dari transformasi birokrasi yang sedang kita dorong,” ujarnya pada Pembukaan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) Kota Balikpapan, di Novotel Balikpapan, pada Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, kebijakan ini dijalankan secara terarah dengan pengawasan dan evaluasi berkala, di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPAD), Sekretaris Daerah, serta Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD).
Salah satu fokus utama digitalisasi adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor parkir serta retribusi hotel dan restoran.
Selain itu, Pemkot juga mengoptimalkan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah sebagai alat transaksi belanja.
“Inovasi ini mempermudah OPD dalam berbelanja tanpa harus melalui proses pengajuan yang panjang, termasuk untuk kebutuhan perjalanan dinas,” jelasnya.
Melalui sistem ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberikan kuota anggaran yang dapat langsung digunakan. Sekitar 40 persen dari uang persediaan dialokasikan dalam bentuk kartu kredit, sementara sisanya tetap dalam bentuk tunai.
Tak hanya itu, digitalisasi juga diperluas ke berbagai layanan pemerintahan, termasuk pengembangan aplikasi baru seperti Sapa Warga serta pemutakhiran data berbasis digital.
Saat ini, sebagian besar layanan di lingkungan Pemkot Balikpapan telah terdigitalisasi, dari 38 perangkat daerah sudah sebagian menggunakan sistem yang sudah berjalan.
Bagus juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi daerah.
“ASN harus terus meningkatkan pengetahuan terkait inovasi dan digitalisasi, agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” tegasnya.
Atas upaya tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan berhasil meraih penghargaan sebagai daerah dengan implementasi transformasi digital terbaik di Kalimantan Timur pada 2025.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat digitalisasi dan memberikan pelayanan yang lebih transparan dan efisien,” ungkapnya. (*/Adv Diskominfo Balikpapan)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar