BorneoFlash.com, SAMARINDA – Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengembalikan tanggung jawab kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada pemerintah kabupaten/kota memunculkan kekhawatiran di tingkat daerah.
Tercatat sekitar 49.742 warga di Samarinda berada dalam posisi tidak pasti terkait kelanjutan jaminan kesehatan mereka.
Kebijakan tersebut merujuk pada surat Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, yang mengatur pengembalian atau redistribusi peserta PBPU serta bantuan iuran pemerintah sesuai domisili masing-masing.
Langkah ini dinilai perlu diantisipasi dengan kesiapan anggaran dan skema transisi yang jelas agar tidak berdampak pada masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak disertai dukungan fiskal yang memadai dari pemerintah provinsi.
“Apabila pemerintah kota diminta menanggung beban tersebut tanpa alokasi anggaran yang jelas, maka hal itu sama saja membebankan pencarian sumber pendanaan secara mandiri kepada daerah, sementara kondisi fiskal saat ini juga sedang mengalami tekanan,” ujarnya, pada Jumat (10/4/2026).
Ia menjelaskan, beban pembiayaan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah masyarakat yang tidak lagi memperoleh jaminan dari perusahaan tempat mereka bekerja.
“Peningkatan jumlah peserta PBI menunjukkan adanya kenaikan angka pengangguran. Banyak pekerja yang sebelumnya ditanggung perusahaan kini beralih menjadi tanggung jawab pemerintah. Saat ini saja, alokasi anggaran telah mencapai sekitar Rp47 miliar per tahun. Nilai tersebut sudah cukup besar, sehingga apabila kembali bertambah, dikhawatirkan akan membebani APBD secara signifikan,” jelasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar