Menurutnya, kondisi ini tentu berdampak pada mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari.
Aini menyebut, sebelumnya telah ada usulan pembangunan jalan yang bahkan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Kukar saat itu, Edi Damansyah, pada 2024 lalu.
Pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar juga disebut sempat melakukan pengukuran di lokasi.
Namun hingga kini pembangunan jalan tersebut belum juga terealisasi.
“Bahkan sudah pengukuran ini dari pihak PU sampai sekarang belum ada direalisasi,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur tersebut. Menurutnya, perbaikan jalan penghubung antar desa di Muara Kaman perlu masuk dalam prioritas pembangunan daerah ke depan, termasuk melalui penganggaran APBD 2027.
Meski demikian, Aini menilai perbaikan tidak harus dilakukan sekaligus secara menyeluruh. Penanganan secara bertahap pada titik-titik kerusakan paling parah dinilai sudah cukup membantu masyarakat.
“Masyarakat sana bilang, walaupun tidak semuanya, yang penting setiap tahun ini ada. Artinya untuk spot-spot yang rusak ini dulu tidak apa-apa. Yang penting ini bisa dipakai oleh masyarakat,” tandasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar