BorneoFlash.com, KUKAR — Kondisi jalan penghubung antardesa di Kecamatan Muara Kaman kembali menjadi sorotan.
Wakil Ketua III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Aini Faridah, meninjau langsung sejumlah ruas jalan yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah dan menyulitkan aktivitas masyarakat.
Peninjauan tersebut dilakukan menyusul berbagai keluhan yang sebelumnya disampaikan kepala desa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kukar.
Dari informasi yang dihimpun, kerusakan ditemukan pada jalur penghubung Desa Rantau Hempang, Benua Puhun hingga Desa Teratak.
Sebagian ruas jalan di kawasan tersebut masih berupa tanah. Saat hujan turun, kondisi jalan berubah menjadi kubangan lumpur sehingga kendaraan sulit melintas.
Aini Faridah menjelaskan, kerusakan jalan tersebut membuat fungsi akses penghubung antar desa tidak berjalan optimal. Padahal jalur tersebut seharusnya dapat menjadi akses pendekat bagi masyarakat menuju pusat Kecamatan Muara Kaman.
“Kalau tidak rusak parah itu bisa jadi jalan penghubung masyarakat tiga desa yang ada di dalam untuk ke Kecamatan Muara Kaman, karena itu akses pendekat. Karena rusaknya parah, awalnya bisa ditempuh singkat, jadi agak lama,” ucap Aini, pada Selasa (7/4/2026).
Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi jalan di sejumlah titik cukup berat dilalui kendaraan biasa. Bahkan rombongan harus menggunakan kendaraan double gardan atau penggerak empat roda untuk dapat melintasi jalur tersebut.
Menurutnya, kondisi ini tentu berdampak pada mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari.
Aini menyebut, sebelumnya telah ada usulan pembangunan jalan yang bahkan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Kukar saat itu, Edi Damansyah, pada 2024 lalu.
Pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar juga disebut sempat melakukan pengukuran di lokasi.
Namun hingga kini pembangunan jalan tersebut belum juga terealisasi.
“Bahkan sudah pengukuran ini dari pihak PU sampai sekarang belum ada direalisasi,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur tersebut. Menurutnya, perbaikan jalan penghubung antar desa di Muara Kaman perlu masuk dalam prioritas pembangunan daerah ke depan, termasuk melalui penganggaran APBD 2027.
Meski demikian, Aini menilai perbaikan tidak harus dilakukan sekaligus secara menyeluruh. Penanganan secara bertahap pada titik-titik kerusakan paling parah dinilai sudah cukup membantu masyarakat.
“Masyarakat sana bilang, walaupun tidak semuanya, yang penting setiap tahun ini ada. Artinya untuk spot-spot yang rusak ini dulu tidak apa-apa. Yang penting ini bisa dipakai oleh masyarakat,” tandasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar