“Pada tahap awal, hilirisasi difokuskan pada sektor pakan ternak. Selanjutnya, pemerintah akan mengarahkan pengembangan ke sektor pengolahan minyak, sehingga komoditas daerah dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar,” ujarnya, pada Rabu (1/4/2026).
Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari prioritas pembangunan dalam Program Jospol 1. Potensi hilirisasi di Kalimantan Timur dinilai masih sangat besar dan perlu terus dioptimalkan, termasuk melalui pengembangan kawasan industri.
Dalam mendukung hal itu, pemerintah juga mendorong penguatan investasi melalui konsep kawasan industri berbasis “super high economy”. Kawasan ini diharapkan mampu menarik minat investor sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
Untuk mempercepat realisasi investasi, sejumlah proyek unggulan telah disiapkan melalui skema Investment Project Ready to Offer (IPRO), termasuk di wilayah Kutai Kartanegara.
“Pemerintah telah menyiapkan proyek-proyek yang siap ditawarkan kepada investor, sekaligus memperkuat kelembagaan pengelola kawasan industri agar proses investasi dapat berjalan lebih cepat dan memberikan kepastian,” jelasnya.
Di sisi lain, penguatan kelembagaan pengelola kawasan industri juga terus dilakukan. Rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih menghadapi kendala terkait status aset yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Sebagai langkah alternatif, pemerintah mempertimbangkan skema kerja sama atau kemitraan (join venture) dengan pihak terkait agar pengelolaan kawasan industri tetap dapat berjalan optimal.
“Apabila terdapat kendala pada aspek aset, maka skema kerja sama dapat menjadi solusi sementara, dengan tetap memastikan kelembagaan pengelola memiliki kapasitas yang kuat dalam mengelola investasi,” tambahnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Kaltim optimistis program hilirisasi akan terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar