BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk terus mendorong hilirisasi sebagai strategi utama dalam pembangunan ekonomi daerah.
Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus memperkuat struktur ekonomi agar tidak bergantung pada sektor pertambangan.
Salah satu implementasi yang telah berjalan adalah hilirisasi di sektor pakan ternak melalui Program Jospol. Program tersebut diwujudkan dengan pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) di Desa Loleng, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Fasilitas ini mampu memproduksi hingga 5 ton pakan per hari dengan memanfaatkan jagung lokal sebagai bahan baku utama.
Kehadiran RPB dinilai efektif dalam menekan ketergantungan pasokan dari luar daerah, sekaligus membantu menjaga stabilitas harga komoditas peternakan seperti telur dan daging.
Selain jagung, program ini juga memanfaatkan potensi bahan baku lain, termasuk limbah kelapa sawit.
Upaya tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pasokan pakan, menekan biaya produksi peternak, serta meningkatkan populasi ternak guna mendukung ketahanan pangan, termasuk untuk kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Keberhasilan hilirisasi di sektor pakan ternak menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperluas kebijakan serupa ke sektor lainnya. Pada tahap berikutnya, arah pengembangan akan difokuskan pada industri pengolahan minyak lokal.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Pada tahap awal, hilirisasi difokuskan pada sektor pakan ternak. Selanjutnya, pemerintah akan mengarahkan pengembangan ke sektor pengolahan minyak, sehingga komoditas daerah dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar,” ujarnya, pada Rabu (1/4/2026).
Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari prioritas pembangunan dalam Program Jospol 1. Potensi hilirisasi di Kalimantan Timur dinilai masih sangat besar dan perlu terus dioptimalkan, termasuk melalui pengembangan kawasan industri.
Dalam mendukung hal itu, pemerintah juga mendorong penguatan investasi melalui konsep kawasan industri berbasis “super high economy”. Kawasan ini diharapkan mampu menarik minat investor sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
Untuk mempercepat realisasi investasi, sejumlah proyek unggulan telah disiapkan melalui skema Investment Project Ready to Offer (IPRO), termasuk di wilayah Kutai Kartanegara.
“Pemerintah telah menyiapkan proyek-proyek yang siap ditawarkan kepada investor, sekaligus memperkuat kelembagaan pengelola kawasan industri agar proses investasi dapat berjalan lebih cepat dan memberikan kepastian,” jelasnya.
Di sisi lain, penguatan kelembagaan pengelola kawasan industri juga terus dilakukan. Rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih menghadapi kendala terkait status aset yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Sebagai langkah alternatif, pemerintah mempertimbangkan skema kerja sama atau kemitraan (join venture) dengan pihak terkait agar pengelolaan kawasan industri tetap dapat berjalan optimal.
“Apabila terdapat kendala pada aspek aset, maka skema kerja sama dapat menjadi solusi sementara, dengan tetap memastikan kelembagaan pengelola memiliki kapasitas yang kuat dalam mengelola investasi,” tambahnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Kaltim optimistis program hilirisasi akan terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar