BorneoFlash.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan kebijakan penghematan energi tidak mengganggu pembelajaran maupun pelayanan publik.
Ia menjelaskan, pemerintah mempertimbangkan pengalaman saat pandemi COVID-19 ketika menyusun kebijakan efisiensi energi.
“Langkah efisiensi harus terukur dan berbasis data konsumsi energi serta mobilitas tiap sektor agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat,” ujar Pratikno, Senin (23/3/2026).
Di sektor pendidikan, pemerintah menyesuaikan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan karakteristik mata pelajaran. Untuk kegiatan praktikum, sekolah tetap menggelar pembelajaran tatap muka.
Selain itu, pemerintah mengkaji penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembiayaan akses internet bagi siswa.
Pemerintah juga menyiapkan strategi penghematan energi lintas instansi. Langkah tersebut mencakup penerapan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan platform digital, serta pembatasan perjalanan dinas.
Rencananya, kebijakan penghematan energi mulai berlaku pada April 2026. Namun, pemerintah masih membahas wacana belajar dari rumah.
Di kawasan Asia, sejumlah negara juga menerapkan kebijakan serupa akibat pembatasan minyak di Selat Hormuz.
Menurut laporan Al Jazeera, pemerintah Filipina menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan. Pejabat di Thailand dan Vietnam juga bekerja dari rumah serta membatasi perjalanan dinas.
Sementara itu, pemerintah Myanmar menerapkan sistem berkendara bergantian untuk menghemat bahan bakar.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengumumkan pembatasan sementara harga solar. Di sisi lain, pemerintah Vietnam menggunakan dana stabilisasi harga bahan bakar. (*)
