Dalam konsep awal yang disusun, akademi tersebut dirancang memiliki masa pendidikan selama delapan semester dengan total beban 144 satuan kredit semester (SKS).
Kurikulum yang disiapkan mencakup berbagai materi, antara lain teori ketertiban umum, manajemen operasional Satpol PP, psikologi massa, penanggulangan bencana, hingga praktik penanganan konflik sosial.
Selain pembelajaran teori di kelas, sistem pendidikan juga akan menekankan praktik lapangan secara intensif.
Pendekatan ini diharapkan mampu membentuk personel Satpol PP yang memiliki profesionalitas tinggi, berintegritas, serta mampu mengedepankan pendekatan persuasif dalam menjalankan tugas.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, turut menyampaikan dukungannya terhadap gagasan tersebut. Ia menilai pembentukan akademi dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas aparatur penegak ketertiban di daerah.
“Konsep pendidikan yang dirancang perlu menyesuaikan dengan karakter sosial masyarakat. Pendekatan pelatihannya dapat bersifat semi-militer, namun tetap menekankan profesionalitas serta sikap humanis dalam menjalankan tugas,” tutur Andi Harun.
Ia juga meminta agar rancangan konsep akademi tersebut segera disempurnakan sebelum diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pol PP.
Jika rencana ini terealisasi, Akademi Satpol PP di Samarinda berpotensi menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bagi aparat Satpol PP dari berbagai daerah di Indonesia.
Apalagi, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dinilai dapat memperkuat peran Samarinda sebagai salah satu pusat pengembangan aparatur penegak ketertiban. (*)
