Polemik Mobil Dinas Gubernur, Ketua DPRD Kaltim Minta Tak Diperpanjang

Etam–Benuanta 07 Maret 2026 Penulis: Ardiansyah Editor: Ardiansyah

Ukuran:

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Sorotan publik terhadap rencana pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar akhirnya mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Di tengah berbagai kritik yang muncul dari sejumlah kalangan, ia memilih memberikan respons secara singkat dan tidak memperpanjang polemik yang berkembang.

Menurut Hasanuddin, secara prinsip gubernur hanya bertindak sebagai pihak yang menggunakan fasilitas yang telah disiapkan melalui proses penganggaran.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai detail pengadaan, termasuk besaran anggaran, merupakan kewenangan teknis yang ditangani Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Pada dasarnya gubernur hanya menggunakan fasilitas yang telah disediakan. Pembahasan mengenai pengadaan dan anggarannya merupakan kewenangan TAPD bersama Banggar DPRD,” ujarnya, pada Sabtu (7/3/2026).

Ia juga menyinggung keputusan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang memilih mengembalikan kendaraan dinas tersebut setelah memicu sorotan publik.

Bagi Hasanuddin, langkah itu seharusnya sudah cukup untuk menjawab berbagai keberatan yang sebelumnya disampaikan masyarakat.

“Apabila kendaraan tersebut telah dikembalikan, maka menurut saya persoalan ini tidak perlu lagi diperpanjang,” katanya.

Meski demikian, ketika ditanya mengenai mekanisme pengembalian aset yang nilainya mencapai miliaran rupiah, Hasanuddin mengaku belum mengetahui secara rinci proses yang ditempuh. Ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai status dana yang telah dibayarkan kepada pihak penyedia.

“Setiap proses pengembalian tentu memiliki mekanisme dan landasan hukum yang mengaturnya,” tuturnya singkat.

Pernyataan tersebut menunjukkan perbedaan pandangan di internal DPRD Kaltim. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana mengaku terkejut dengan polemik tersebut dan meminta adanya keterbukaan terkait mekanisme pengembalian anggaran ke kas daerah.

Sementara itu, Hasanuddin menilai keputusan pembatalan pengadaan mobil dinas tersebut sudah cukup untuk mengakhiri perdebatan yang sempat ramai diperbincangkan di Bumi Etam.