BorneoFlash.com, SAMARINDA – Rencana penggunaan anggaran hingga Rp1 miliar untuk pengecatan pagar Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menuai perhatian publik.
Nilai tersebut dinilai cukup besar, terutama di tengah dorongan efisiensi belanja daerah yang sedang digaungkan.
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, memberikan penjelasan bahwa kondisi pagar memang membutuhkan perbaikan. Ia menyebut, kerusakan yang terjadi tidak lepas dari dampak aksi unjuk rasa yang kerap berujung pada coretan maupun kerusakan fisik pagar.
“Kerusakan pagar tersebut terjadi akibat aksi demonstrasi yang disertai perusakan dan pencoretan. Penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan secara tertib tanpa merusak fasilitas umum,” ujarnya, pada Sabtu (28/2/2026).
Ia menegaskan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap dihormati. Namun demikian, tindakan tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan fasilitas negara yang dibangun dari anggaran publik.
Selain itu, ia juga menanggapi anggapan bahwa DPRD enggan menerima massa aksi. Menurutnya, lembaga legislatif tetap membuka ruang komunikasi, namun pertemuan perlu melalui prosedur resmi agar pembahasan dapat berjalan terarah.
“DPRD pada prinsipnya terbuka untuk berdialog. Namun, pertemuan perlu diawali dengan mekanisme resmi, termasuk penyampaian surat, agar perwakilan yang hadir jelas dan pembahasan dapat berlangsung efektif,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengambilan keputusan di DPRD tidak bersifat individual, melainkan melalui mekanisme kolektif kolegial yang melibatkan seluruh unsur fraksi.
“Setiap keputusan di DPRD ditetapkan secara kolektif kolegial. Dengan demikian, tidak dapat diputuskan oleh pimpinan semata tanpa persetujuan seluruh fraksi,” pungkasnya.
